Pemerintah Harus Menjawab Dengan Jujur

Rakyat semakin lelah. Korupsi terus menjadi persoalan, sementara perdebatan politik menghabiskan perhatian yang seharusnya diberikan kepada pekerjaan, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, dan harga kebutuhan sehari-hari. Ketika hukum pun menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada kepastian, kelelahan itu berubah menjadi ketidakpercayaan.

Perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan keadaan tersebut. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Dua hal itu perlu dibaca dengan cermat. Permohonan yang tidak dapat diterima tidak otomatis berarti seluruh persoalan dokumen telah selesai. Sebaliknya, tidak ditemukannya bukti meyakinkan dalam persidangan juga tidak boleh langsung diubah menjadi tuduhan pemalsuan.

Bagi masyarakat, pertimbangan dan hasil akhirnya terasa menyisakan ruang ketidakpastian. Siapa yang harus menjelaskan dokumen tersebut? Melalui mekanisme apa persoalannya dituntaskan? Pertanyaan ini layak dijawab tanpa harus menuduh hakim sengaja menciptakan kegaduhan. Menilai pertimbangan hukum berbeda dengan mengetahui motif pribadi hakim.

KPU dan kementerian yang menerbitkan penyetaraan perlu membuka penjelasan administratif yang dapat diperiksa: dokumen apa yang digunakan, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana dasar penyetaraannya. Data pribadi yang tidak relevan dapat dilindungi. Gibran sendiri perlu mendukung keterbukaan tersebut. Pendukung maupun pengkritiknya berhak memperoleh penjelasan yang sama.

Kepercayaan juga terguncang oleh temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong. Ditjenpas menyatakan sejumlah bangunan merupakan rumah dinas atau mess pegawai; pemeriksaan masih berlangsung. Karena itu, pengguna dan sumber pembiayaannya harus dibuktikan. Penjelasan awal tersebut tidak menghapus kebutuhan pemeriksaan independen. (Meskipun akhirnya kita menyaksikan seluruh bangunan tersebut sudah dirubuhkan). Berbagai jawaban para pejabat Lapas yang saling bertentangan menjadi kenyataan terang benderang betapa bobroknya pejabat kita.

Presiden Prabowo perlu meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam tenggat yang diumumkan, misalnya 30 hari. Laporan harus menjelaskan status bangunan, sumber dana, penghuni, izin penggunaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Ombudsman harus mendapat akses pemeriksaan tanpa hambatan. Bila ditemukan pelanggaran, umumkan sanksinya; bila ada dugaan pidana, serahkan kepada penegak hukum. Memindahkan pejabat saja tidak menyelesaikan pertanggungjawaban.

Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi memperbaiki kehidupan rakyat. Presiden dapat mewajibkan kementerian memublikasikan pengadaan, perubahan nilai kontrak, hasil audit yang boleh dibuka, dan tindak lanjutnya. Setiap program besar harus memperlihatkan biaya serta hasil: berapa ruang kelas diperbaiki, berapa pasien terlayani, dan berapa penerima bantuan benar-benar menerima haknya. Pengumuman anggaran tanpa pemeriksaan hasil hanya menambah bahan pidato.

DPR harus menggunakan rapat pengawasan untuk meminta dokumen dan jawaban tertulis. Publikasikan tenggat tindak lanjut, lalu periksa kembali pelaksanaannya. Anggota DPR dan MPR perlu membuka catatan kerja serta tindak lanjut aspirasi konstituen. Rakyat harus bisa menilai pekerjaan wakilnya di antara dua pemilu.

Apakah sudah waktunya rakyat bergerak? Ya. Mulailah dengan tuntutan yang jelas, dapat diperiksa, dan diperjuangkan secara damai.

Pendukung Jokowi dan Gibran perlu berhenti menganggap setiap pertanyaan sebagai serangan. Kelompok yang selalu memakai berbagi cara dan kesempatan yang ada untuk memojokkan, tidak boleh selalu dianggap sebagai musuh. Para penentangnya perlu berhenti memperlakukan setiap dugaan sebagai vonis. Bersikap dewasa sebagai warga negara yang memang menginginkan kemajuan bangsa, harus menjadi tujuan perjuangan. Kedua pihak dapat menuntut keterbukaan dokumen, pemeriksaan independen, serta perlakuan hukum yang setara. Kepentingan itu tidak memerlukan kesepakatan tentang siapa yang harus disukai.

Bentuk kelompok warga kecil dengan satu persoalan yang nyata. Ajukan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai bidang di kementerian terkait; simpan jawaban dan bukti. Laporkan dugaan mal-administrasi kepada Ombudsman, serta dugaan korupsi melalui kanal resmi dengan dokumen pendukung. Minta pertemuan dengan wakil rakyat di daerah pemilihan, serahkan tuntutan tertulis, dan umumkan apakah mereka menindaklanjutinya.

Bila tuntutan diabaikan, petisi, forum publik, dan demonstrasi damai dapat memperluas tekanan. Tetapkan sasaran, penanggung jawab, serta jadwal evaluasi. Hindari ancaman, perusakan, dan penyebaran tuduhan tanpa bukti. Kemarahan yang terorganisasi lebih sulit diabaikan daripada kegaduhan yang segera berganti topik.

Bagi pembaca Kristen, doa perlu berjalan bersama keberanian menegur ketidakadilan. Gereja dapat menyediakan pendidikan kewargaan dan pendampingan pengaduan tanpa menjadi kendaraan partai.

Rakyat berhak menuntut pemerintah bekerja. Tugas kita adalah membuat tuntutan itu cukup jelas sehingga pejabat tidak bisa menjawabnya hanya dengan janji.

 

Jakarta, 07.10.2026

Sugihono Subeno