Pendidikan Kita: Terjebak di Antara Ijazah dan Kapabilitas

Pengalaman yang Membuka Pertanyaan

Ada sebuah pengalaman yang terus melekat dalam ingatan saya. Pada awal tahun 2000-an, saya sudah terlibat dalam pengembangan beberapa sekolah Kristen di Indonesia, salah satunya sebuah sekolah besar di Bali. Sekolah ini memiliki banyak murid dari keluarga ekspatriat.

Ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Orang tua murid ekspatriat tersebut tidak pernah mempersoalkan ijazah nasional ataupun keikutsertaan anak-anak mereka dalam ujian nasional. Mereka lebih membutuhkan rapor sekolah yang menggambarkan perkembangan dan pencapaian belajar anak-anaknya. Dengan dokumentasi akademik tersebut, anak-anak mereka dapat mengajukan perpindahan ke sekolah lain di berbagai negara tempat orang tua mereka bekerja atau tinggal.

Tentu, persyaratan setiap negara dan sekolah tujuan tidak selalu sama. Namun, pengalaman itu membuka pertanyaan besar dalam  pikiran saya: Mengapa perspektif kita tentang pendidikan begitu berbeda dengan cara sebagian masyarakat internasional memandang pendidikan?

Ijazah atau Kapabilitas?

Di Indonesia, ijazah masih menempati posisi yang sangat penting. Ia bukan sekadar dokumen yang membuktikan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dalam banyak situasi, ijazah menjadi simbol status sosial, legitimasi, bahkan tiket untuk memperoleh pekerjaan dan kedudukan.

Tidak ada yang salah dengan ijazah. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bukti formal atas proses pendidikan yang telah ditempuh. Persoalannya muncul ketika ijazah justru dianggap sebagai representasi utuh kualitas seseorang.

Kita seolah-olah lupa bahwa seseorang yang memiliki ijazah belum tentu memiliki kapabilitas yang memadai. Sebaliknya, seseorang yang menempuh jalur pendidikan berbeda tidak serta-merta memiliki kualitas yang lebih rendah.

Pendidikan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: Apa gelar yang dimiliki seseorang? Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apa yang sungguh-sungguh mampu dilakukan seseorang dengan  pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya?

Di sinilah perbedaan antara kualifikasi formal dan kapabilitas menjadi penting. Kapabilitas bukan sekedar kumpulan pengetahuan atau keterampilan.

Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, penalaran, kreativitas, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi persoalan nyata. Seseorang bukan hanya tahu, tetapi mampu memahami, mengambil keputusan, menciptakan solusi, dan mentransfer kompetensinya ke dalam situasi yang berbeda.

Pendidikan Tidak Mengenal Satu Jalan

Dunia pendidikan internasional mengenal berbagai jalur untuk melanjutkan pendidikan. International Baccalaureate (IB), ALevel, Foundation Programme, dan berbagai kualifikasi lainnya merupakan contoh jalur pendidikan yang dapat menjadi dasar penerimaan di perguruan tinggi.

Artinya, seseorang tidak selalu harus memiliki ijazah SMA dalam format yang berlaku di Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Ada jalur alternatif yang diakui oleh institusi pendidikan terkait.

Karena itu, kita perlu membedakan antara pengakuan terhadap proses pendidikan, pengakuan kualifikasi akademik, dan pemenuhan persyaratan administratif atau hukum di Indonesia. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak identik.

Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, bahkan S3 di luar negeri tentu perlu dinilai berdasarkan keabsahan institusi, proses pendidikan, dan kualifikasi akademiknya. Tidak tepat apabila seluruh pencapaian tersebut diabaikan hanya karena jalur pendidikan sebelumnya berbeda

dari sistem yang lazim kita kenal.

Indonesia tidak boleh menjadi sistem pendidikan yang tertutup terhadap keberagaman jalur belajar.

Ketika Ijazah Menjadi Komoditas Politik

Polemik ijazah yang belakangan ramai di ruang public memperlihatkan persoalan lain yang tidak kalah mengkuatirkan. Pendidikan dan ijazah dapat berubah menjadi instrumen pertarungan politik.

Keaslian dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum tentu boleh diperiksa. Bahkan, masyarakat berhak meminta transparansi. Namun, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, prosedur, dan standar yang jelas. Jangan sampai persoalan administratif dipelintir menjadi pembunuhan karakter atau alat delegitimasi politik.

Kita perlu berhati-hati agar tidak mencampuradukkan persoalan akademik dengan kepentingan politik sesaat.

Lebih jauh lagi, kita perlu membangun penghargaan terhadap sistem pendidikan negara lain. Singapura, Australia, Cina, Inggris, Korea, Amerika Serikat, dan berbagai negara memiliki tradisi, standar, serta mekanisme pendidikan masing-masing.

Kita boleh membandingkan, mengkritisi, bahkan mengambil pelajaran dari kekurangannya. Namun, kita tidak seharusnya merendahkan sistem pendidikan lain hanya karena perbedaan format dokumen atau kepentingan politik domestik.

Sikap seperti itu justru menunjukkan betapa pentingnya literasi global dalam pendidikan kita.

Dari Gelar Menuju Kapabilitas

Tantangan pendidikan abad ke-21 sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekedar menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah. Dunia membutuhkan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan secara bijaksana.

Pengetahuan berkembang cepat. Pekerjaan berubah. Teknologi menghadirkan persoalan baru yang belum tentu pernah dipelajari seseorang ketika duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi.

Karena itu, kemampuan menghafal pengetahuan dan menyelesaikan ujian tidak lagi cukup. Pendidikan harus membangun kemampuan berpikir, bernalar, beradaptasi, dan mentransfer kompetensi ke dalam berbagai konteks kehidupan.

Kita perlu bergerak dari sekadar menghasilkan lulusan menuju membangun manusia yang memiliki kapabilitas.

Ini bukan berarti ijazah tidak penting. Ijazah tetap menjadi bukti formal yang diperlukan. Namun, jangan sampai dokumen itu lebih dihargai daripada kompetensi, integritas, dan kontribusi nyata seseorang.

Kita Perlu Mengubah Cara Pandang

Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah dalam pendidikan. Hasil PISA 2022, misalnya, memperlihatkan bahwa kemampuan membaca dan memahami informasi masih menjadi tantangan serius bagi sebagian besar murid kita. Ini bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki administrasi sekolah atau mengubah format ujian.

Kita perlu membangun budaya belajar yang mendorong murid memahami, mempertanyakan, menalar, dan menciptakan sesuatu.

Pada akhirnya, pendidikan bukan perlombaan mengumpulkan ijazah dan gelar. Pendidikan adalah perjalanan membangun manusia agar mampu menggunakan pengetahuan dan kapabilitasnya untuk kehidupan yang lebih baik.

Jangan sampai kita begitu sibuk memeriksa selembar ijazah, sampai lupa memeriksa kualitas manusia yang berada di baliknya.

Sebab, ijazah mungkin membuktikan seseorang pernah menempuh pendidikan, tetapi kapabilitas memperlihatkan apa yang dapat ia lakukan dengan pendidikannya.

Dan di situlah seharusnya kita meletakkan kembali makna pendidikan.

YMP

18 November 2026

Daftar Rujukan
OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030: OECD
Learning Compass 2030. OECD.
OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of
Learning and Equity in Education. OECD Publishing.
UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New
Social Contract for Education. UNESCO.
World Bank, UNESCO, UNICEF, FCDO, USAID, & Bill & Melinda
Gates Foundation. (2022). The State of Global Learning
Poverty: 2022 Update. World Bank.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *