Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali memenuhi berbagai kota besar di Indonesia. Isu yang diangkat pun beragam, mulai dari penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga harga BBM. Di tengah situasi tersebut, muncul pula polemik mengenai dugaan suap terhadap salah seorang Ketua BEM setelah pertemuannya dengan Wakil Presiden. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin besarnya rasa curiga masyarakat terhadap setiap peristiwa politik.
Namun, di balik berbagai peristiwa tersebut, ada pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan: “apakah persoalan utama bangsa ini terletak pada kebijakannya, atau pada kualitas manusia yang menjalankannya?”
Persoalan Utama Bangsa
Sayangnya, ruang publik kita sering kali terjebak pada dua kutub yang saling berhadapan. Sebagian menganggap pemerintah selalu salah, sementara sebagian lain menilai setiap demonstrasi hanyalah upaya mencari sensasi politik. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Saya masih percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pejabat yang bekerja dengan tulus. Demikian pula, negeri ini memiliki banyak peraturan dan undang-undang yang dirancang dengan baik. Persoalan terbesar kita sering kali bukan terletak pada niat awal ataupun rancangan kebijakan, melainkan pada implementasinya.
Tidak sedikit program pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan mulia. Program makan bergizi, misalnya, lahir dari keinginan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Pemberdayaan koperasi desa juga bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun sebuah program yang baik tidak otomatis menghasilkan dampak yang baik apabila pelaksanaannya kurang matang, komunikasinya lemah, pengawasannya longgar, atau ruang partisipasi masyarakat diabaikan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Demokrasi memang memberikan hak untuk menyampaikan kritik, tetapi kritik yang sehat memerlukan data, dialog, dan sikap yang bertanggung jawab. Ketika opini dibangun hanya berdasarkan potongan video, rumor media sosial, atau prasangka politik, maka yang tumbuh bukanlah demokrasi yang dewasa, melainkan saling curiga yang tidak pernah selesai.
Krisis Kepercayaan
Bangsa ini sebenarnya sedang menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekadar perbedaan pendapat, yaitu krisis kepercayaan. Masyarakat semakin sulit memercayai pemerintah. Sebaliknya, pemerintah pun sering kali memandang kritik masyarakat sebagai ancaman. Akibatnya, ruang dialog menyempit, sementara prasangka semakin melebar.
Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat mahal. Tanpa kepercayaan, sebaik apa pun kebijakan pemerintah akan selalu dicurigai. Sebaliknya, tanpa kepercayaan kepada masyarakat, pemerintah akan semakin defensif dan enggan membuka ruang komunikasi.
Lalu, apa yang dapat dilakukan?
Pertama, pemerintah perlu membangun budaya transparansi yang jauh lebih kuat. Setiap kebijakan publik harus disertai penjelasan yang jujur, terbuka, serta mudah dipahami masyarakat. Ketika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan, pemerintah tidak perlu takut mengakuinya. Justru sikap terbuka sering kali lebih dihargai daripada kesan seolah-olah semua berjalan sempurna. Transparansi bukan tanda kelemahan, melainkan fondasi kepercayaan.
Kedua, masyarakat, termasuk mahasiswa, perlu menjaga kualitas kritik. Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun kritik akan jauh lebih bermakna apabila disertai argumentasi yang kuat, data yang akurat, dan kesediaan berdialog. Kritik yang bertanggung jawab akan lebih sulit diabaikan dibandingkan sekadar teriakan tanpa solusi.
Ketiga, baik pemerintah maupun masyarakat perlu membangun budaya evaluasi bersama. Kebijakan publik tidak boleh dipahami sebagai harga mati yang tidak dapat dikoreksi. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh berhenti pada penolakan semata. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan terus belajar bersama.
Masa Depan Bangsa
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang sedang memegang kekuasaan ataupun siapa yang paling keras bersuara di jalanan. Masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa untuk membangun kepercayaan, memperbaiki implementasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
“Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa.”
Indonesia tidak membutuhkan semakin banyak orang yang pandai menyalahkan, melainkan semakin banyak orang yang mau menghidupi kebenaran, integritas, dan tanggung jawab—baik di dalam pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Sebab bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh kebijakan yang baik, tetapi oleh karakter yang baik.
