Dalam petisi disebutkan, aliansi mendesak Presiden dan Wakil Presiden bertindak tegas melaksanakan jaminan konstitusional atas hak-hak kebebasan berkeyakinan setiap warga Negara. Aparat kepolisian diminta melindungi warga Negara dari tindakan brutal kelompok yang menabur rasa takut dan iklim permusuhan dengan dalih apa pun.

Aliansi menuntut Mahkamah Konstitusi meninjau kembali seluruh produk perundangan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, khususnya dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam diskusi, Musdah menyesalkan munculnya sejumlah peraturan daerah yang mengorbankan kaum perempuan. Dawam memprihatinkan berubahnya fungsi agama sebagai sumber perdamaian dan harmoni menjadi pemicu dan sumber kekerasan. Ia menyayangkan bila rumah badah dijadikan tempat konsentrasi massa untuk melakukan tindakan destruktif.

Namun Dawam bangga, di tengah meningkatnya kekerasan dengan mengatasnamakan agama, kohesi social di antara umat beragama dan berkeyakinan juga makin tinggi. “Kerukunan umat beragama bukan lagi sebatas slogan. Kemauan kuat justru datang dari bawah,” kata Dawam.

Sumber : Kompas
Penulis : Hans P.Tan