REFORMATA.com – SALING tuding Polri-Front Pembela Islam (FPI) berlanjut. Kini, polri menuding keberadaan FPI tidak diperlukan masyarakat. Polri yakin memiliki wewenang menggelontorkan wacana pembekuan organisasi massa (ormas) karena merupakan bagian dari pemerintah.
“Tidak mungkin Polri dibubarkan. Polri masih diperlukan masyarakat. Dia (FPI) itu yang tidak diperlukan masyarakat,” tegas Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Marwoto Soeto, Kamis (2/9).

Dia bahkan mengungkapkan, saat bertugas di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda, Kalimantan Timur, pembubaran ormas yang dinilai meresahkan, seperti FPI justru datang dari warga, “Kebanyakan warga minta organisasi itu dibubarkan karena dinilai meresahkan,” kata dia. Dia menilai tindakan anarkistis anggota ormas seperti FPI dan FBR didorong adanya pejabat negara yang bergabung dalam organisasi itu, “Kebetulan ada pejabat yang memang mereka gandeng dan diangkat menjadi pengurus. Salah satu pembina FPI itu purnawirawan Polri dan FBR juga banyak tentara,” jelas dia.

Kadiv humas Polri Brigjen Iskandar Hasan mengatakan, kepolisian hanya mengusulkan pembekuan ormas yang dinilai anarkis. Dia mengakui, wewenang tersebut tetap dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), “Kami hanya menyiapkan data. Kalau Kemendagri memerlukan data terkait pelanggaran pidana yang dilakukan anggota ormas, kami akan memberikan. Data itu berdasar laporan masyarakat,” kata Iskandar di Mabes Polri, Rabu (1/9).

Sebaliknya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menantang Kapolri Hendarso Danuri (BHD) yang mengutarakan keinginan pembubaran organisasi kemasyarakatan anarkistis, termasuk FPI. Hans/SIB