Reformata.com USULAN sejumlah fraksi di DPR, terlebih Partai Golkar, agar setiap anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar yang akan digunakan untuk mem-bangun daerah pemilihan, mendapat tantangan keras dari berbagai kalangan. Dikhawatir-kan sebagian dana itu nantinya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Reaksi yang timbul pun layaknya api yang menyebar dihembus angin. Berbagai daerah dan berbagai kalangan mengecam dan menolak wacana dana aspirasi yang sebagian besar menganggap bahwa hal ini adalah akal-akalan yang menguntungkan pihak tertentu belaka.      Beberapa pengamat ada yang menilai bahwa sepertinya DPR kurang memahami tugas dan fungsi DPR itu sendiri. Dan dengan adanya kasus ini DPR seolah-olah keluar dari koridor tugasnya yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan. DPR tidak memiliki tugas untuk melakukan pembangunan di daerah dan urusan pembangunan adalah tugas eksekutif dan bukan legislatif. Anggapan lain yang timbul pun cukup memberatkan posisi DPR. Ada yang meng-anggap bahwa pro dan kontra tentang dana aspirasi di internal DPR itu hanya sandiwara saja. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya semua fraksi terutama partai-partai besar diuntungkan dengan adanya dana aspirasi tersebut sebagai investasi partai khususnya untuk Pemilu 2014.
Fraksi PDIP cukup keras menolak usulan dana asprasi ini.  Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait acap kali memberikan pernyataan-pernyataan yang dengan jelas menentang. Anggota  Komisi III ini dengan tegas menyatakan sikapnya sebagai anggota partai, dan sebagai salah satu anggota DPR RI yang menurutnya sudah semestinya memperjuangkan apa yang memang menjadi kepentingan rakyat. Sebelumnya bahkan Maruarar sempat memberikan pernyataan di media bahwa dana itu juga sangat rawan atau rentan dikorupsi, padahal pemerintahan SBY terus menggalakkan pemberantasan korupsi di segala lini. Apa alasan Maruarar menolak dana aspirasi itu, berikut kutipannya.

Apa komentar Anda terhadap wacana dana aspirasi?
Pastinya yang saya ungkapkan di sini adalah sikap dari fraksi kami. Sikap dari fraksi kami yang sudah pasti dan jelas adalah menolak. Kami menolak program dana aspirasi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    
Alasan penolakan apa?
Kenapa kami menolak, karena bagi kami DPR itu tugasnya adalah menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan mengawasi anggaran tersebut. Fungsi aspirasi sudah kita sampaikan pada saat kita turun reses untuk menerima aspirasi dari daerah-daerah pemilihan untuk disampaikan ke dalam rapat-rapat komisi.

Artinya Anda sepakat bahwa memang bukan pada kapasitasnya DPR mengusulkan dan mengajukan pendanaan?
Ya. Itu bukan tugas DPR, tugas kita menyetujui dan mengawasi. Kalau soal aspirasi itu kan bisa saja disampaikan pada saat rapat-rapat komisi.  Tugas anggota dewan hanya mengawasi segala program pemerintah, bukan mengusulkan adanya dana aspirasi dan dimasukkan ke APBN. Itu jelas tidak benar.

Menurut Anda, apa ada motif politik dari fraksi yang mengusulkan wacana itu?
Bagi saya, siapa saja boleh memiliki motif politik. Tapi kita punya pendirian, jadi kita tidak terombang-ambing. Apalagi kita sebagai wakil rakyat, kita harus mendengar banyak pendapat dari masyarakat. Saya beberapa kali keliling ke berbagai wilayah di Indonesia, dan mayoritas rakyat Indonesia menolak hal tersebut. Kita ini mewakili siapa, itu yang harus kita ketahui. Kalau mayoritas rakyat Indonesia menolak, masa kita harus memaksakan. Bagi saya itu sikap. Terlebih DPR ini kan lembaga yang sangat disorot oleh publik sekarang, karena banyak kasus korupsi dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus benar-benar maksimal melakukan fungsi pengawasan dan kontrol tersebut.

Tapi nyatanya wacana tersebut masih bergulir di ruang sidang DPR RI?
Ya itu tidak apa-apa. Yang terpenting itu kan sikap kita yang tetap pada pendirian kita. Masa orang tidak boleh berusaha. Sama halnya dengan kasus Century, di dalam persidangan DPR ada yang mengatakan benar dan ada yang mengatakan tidak benar. Itukan sesuatu hal yang wajar. DPR itu kan lembaga politik, tempat orang memper-tarungkan apa yang dia yakini. Apakah itu soal ideologi, apakah itu soal undang-undang. Itu sebabnya dalam persidangan di DPR RI kita menemukan perdebatan, voting. Karena adanya perbedaan-perbedaan pemikiran semacam itu.

Menurut Anda bagaimana hasil akhir dari wacana dana asprasi tersebut?
Saya yakin wacana tersebut tidak akan disetujui. Karena kita akan tetap pada pendirian kita untuk menolak wacana tersebut.

Salah satu penyebab wacana ini timbul adalah soal perimbangan penyaluran dana ke daerah, apa komentar Anda?
Kalaupun memang ada permasalah-an, yang se-harusnya dipikirkan adalah bagai-mana mene-mukan satu titik prioritas skala yang sama. Tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda namun kemam-puan tiap daerah dalam memenuhi kebutuhannya juga berbeda-beda. Untuk itu harus ada penyamaan persepsi antara DPR RI, pemda dan mas-yarakat di ma-sing-masing daerah. Ka-rena skala prioritas bagi pem-da, bagi DPR dan bagi masyarakat belum tentu sama. Untuk spirit itu saya bisa pahami, tetapi bukan berarti kita menjadi eksekutor dari anggaran. Seharusnya kita membangun sistem, bagaimana skala prioritas itu memiliki ukuran-ukuran yang jelas, bukan ukuran-ukuran subjektif, tetapi objektif.

Solusi apa yang kira-kira lebih tepat dalam menyikapi persoalan penyaluran dana ke daerah?
DPRD di masing-masing daerah harus mendengar apa yang diinginkan masyarakatnya di masing-masing daerah. Komuni-kasi tentunya sangat diperlukan, agar anggaran itu disalurkan tepat sasaran. Jadi anggota DPR, DPRD dan pemerintah harus memusyawarahkan prio-ritas pembangunan di da-erahnya, hal ini tentunya diperlukan untuk tercapainya penyaluran anggaran yang tepat sasaran.
Jenda Munthe