Pikiran cemerlang Bung Karno sebagaimana tercermin dalam pidatonya 1 Juni 1945 disanjung Presiden SBY. Apa sebabnya?

Reformata.com PANCASILA, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar itu telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang masa. “Semua itu adalah warisan para pendahulu kita yang tentu harus kita pertahankan karena masih relevan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2010 lalu.
Di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden SBY meminta kita untuk tidak memperdebatkan lagi Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting karena MPR-RI pada 1998 melalui ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara. “Mari, kita patrikan dan hentikan debat tentang Pancasila sebagai dasar negara karena itu kontra-produktif dan ahistoris,” ujarnya. 
Saat Presiden membacakan pidato itu, tampak hadir Wakil Presiden Boediono, mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang juga putri sulung Presiden RI pertama Ir. Soekarno, tiga mantan wakil presiden, yakni Jusuf Kalla, Try Sutrisno, dan Hamzah Haz. Hadir pula Ketua MPR RI Taufiq Kiemas, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam kesempatan itu Presiden SBY juga menegaskan bahwa, bila mengaitkan Pancasila dengan transformasi dan reformasi yang tengah kita lakukan, maka kaitkan bahwa reformasi sejatinya adalah continuity dan change, hal-hal yang masih relevan. 
Adanya hal-hal baru, lanjut SBY, yang bertujuan membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik bisa kita lakukan tapi tak boleh meninggalkan pilar-pilar utama tadi. “Di sini, Pancasila dengan demikian merupakan pilar penting yang telah kita sepakati  sejak Indonesia merdeka,” lanjutnya.
Di hampir sepanjang pidatonya, Presiden SBY menjunjung tinggi Bung Karno. Ia tak henti-hentinya memuji dan menyanjung kecemerlangan pemikiran-pemikiran besar Bung Karno. “Bung Karno penggali Pancasila mempunyai peran sentral dalam merumuskan Pancasila. Ia memiliki sikap nasionalisme dan menolak kosmopolitisme. Saya tahu sejak kecil bahwa pemikiran Bung Karno memang sangat cemerlang,” ujarnya.

Tujuh pemikiran
Dalam pidato berdurasi 30 menit itu, terutama bagian awal, Presiden SBY mengurai  kembali pemikiran-pemikiran Bung Karno. Tujuh  pemikiran Bung Karno yang disampaikan di depan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945, kembali dikemuka Presiden SBY dalam  pidatonya tersebut sekaligus relevansinya pada masa kini.
Seperti disampaikan Presiden SBY, pemikiran pertama adalah pencarian dasar falsafah Indonesia merdeka. Secara tegas Bung Karno mengendalikan pemikiran para ahli atau tokoh-tokoh lain yang ikut merumuskan dasar negara merdeka yang terkesan justru sudah melebar dan berlarut-larut. Bahkan Bung Karno sampai-sampai memberikan contoh: Hitler di Jerman mengambil nasionalisme sebagai dasar negaranya, Lenin dari Rusia mengambil Marxisme materialisme dialektika historis. “Itu dikatakan Bung Karno supaya sidang benar-benar memahami apa yang sedang dicari,” kata Presiden SBY.
Pemikiran kedua, memahami esensi pemikiran Bung Karno yang kemudian dalam prosesnya menjadi jiwa dan napas Pancasila sebagaimana yang akhirnya dirumuskan dalam teks 18 Agustus 1945. Ketiga, paham tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, di mana paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Nasionalisme yang dimaksud Bung Karno bukan kebangsaan menyendiri. “Kata-kata beliau mengenai persatuan, persaudaraan dunia, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan kemanusiaan atau internasionalisme,” jelas SBY.
Keempat, yang hendak kita dirikan menurut Bung Karno adalah sebuah negara kebangsaan. Presiden SBY mengatakan, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, kita melihat banyak positifnya. “Namun, kita juga saksikan munculnya primordialisme, agamasentris, kedaerahan, atau pun ikatan identitas serba sempit. Terhadap ekses ini kita berupaya untuk hindari,” lanjut SBY. 
Pemikiran kelima, Bung Karno menolak kosmopolitanisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam era sekarang, SBY mengingatkan bahwa meski kita hidup dalam perkampungan dunia tapi kita harus punya rumah. Rumah itu adalah Indonesia, kebangsaan kita di tengah bangsa-bangsa di dunia. “Kita menganut nilai-nilai universal, berinteraksi satu sama lain, tapi toh kita tetap membutuhkan jati diri,” ujar SBY. 
Yang keenam,  Bung Karno dalam pidatonya menyebut kata-kata “mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan”. Dan yang ingin digarisbawahi di situ dalam demokrasi kita yang disebut “fair play”. Kata-kata itu ada dalam pidato 1 Juni 1945. “Bila ingin kepentingan kita digarisbawahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kita harus berjuang secara demokratis. Aktualisasinya adalah terus menjaga semangat konstitusi kita. Terus jalankan sistem politik demokrasi, dan terus selenggarakan pemilu kredibel,” tandas SBY.
Dan pemikiran ketujuh adalah konsep negara gotong royong. Esensi pemikiran Bung Karno menawarkan konsep itu adalah  semua buat semua. Bersama-sama bekerja keras dan saling membantu satu sama lain. Mengingat pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila memiliki makna sejarah sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia, maka SBY meminta dijadikan peringatan untuk memahami pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, dan juga untuk mengetahui jejak dan sejarah dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana bangsa Indonesia bisa mengaktualisasikannya baik untuk saat ini maupun ke depannya.  Stevie Agas