Terus terjadinya konflik yang berlandas pada perbedaan agama justru karena masyarakat tidak mampu melihat adanya titik indahnya di balik perbedaan tersebut.

Reformata.com KEBERAGAMAN masyarakat Indonesia senantiasa mendapat  tantangan.  Tantangan itu terutama bukan datang dari luar tapi dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antara sekian banyak perbedaan yang menimbulkan konflik, perbedaan agama meru-pakan tantangan paling besar yang sering muncul ke permukaan dengan kondisi buruk yakni konflik antaragama.
 Dari masa ke masa konflik antaragama kian meningkat tanpa ada penyelesaian yang tuntas terutama dari pihak pemerintah. Terbentang sekian banyak alasan yang menjadi pemicu konflik antaragama tersebut, mulai dari prasangka memperluas atau mengindoktrin ajaran suatu agama tertentu pada orang lain, semisal isu islamisasi atau kristenisasi, politisasi agama, faktor kesenjangan ekonomi, dan lain-lain.
Pengacara kondang, Sheila Salomo SH., yang lebih banyak menangani masalah perdata  sekaligus Ketua Umum DPP PWKI (Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia) memandang, konflik yang timbul dalam masyarakat, terutama konflik berbasis agama disebabkan masyarakat sendiri belum mampu melihat dan menemukan titik indahnya perbedaan tersebut. “Perbedaan sesungguhnya meru-pakan kekayaan bagi bangsa Indonesia sekaligus perekat persatuan sebagai satu bangsa,” ujarnya. Yang mengherankan lagi, lanjutnya, saat konflik terjadi pemerintah justru tidak mampu meredam ketegangan antar warga beragama itu. Berikut petikan wawancaranya.

Pada 1 Juni 2010 lalu, Presiden berpidato di Gedung MPR-RI memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang lahirnya Pancasila. Bagaimana implementasi Pancasila dipandang dari sisi semangat nasionalisme bangsa Indonesia kini?
Dengan dasar Pancasila saja, sudah cukup bagi setiap orang (warga negara  Indonesia) untuk bisa bersikap saling menghargai satu dengan yang lain. Setiap kita menjunjung tinggi keadilan, ketuhanan dan nilai-nilai lainnya. Dengan mengakui dan  menjunjung tinggi nilai ketuhanan misalnya, itu artinya bahwa setiap orang diciptakan Tuhan. Dan karena itu, segala sesuatu yang dilakukan setiap orang, semuanya  untuk Tuhan.

Konsekuensi bagi keberagaman?
Menghargai setiap orang sebagai ciptaan Tuhan berarti pula meng-hargai keunikannya, termasuk agama yang dipeluknya. Tentu itu jangan dijadikan alasan untuk menjadi perpecahan. Apalagi kita meyakini bahwa sudah sejak awal kemer-dekaan bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama.

Bagaimana seharusnya meli-hat keberagaman tersebut?
Hargailah keberagaman. Kebe-ragaman itulah menjadi pemersatu atau perekat kebersamaan kita. Itu kenyataan pasti yang tak bisa diragukan lagi. Keberagaman atau perbedaan itu bukan dijadikan sarana untuk menghakimi orang lain dan membenarkan apa yang diyakini oleh diri sendiri. Sebab, bila membenarkan keyakini diri, pasti akan terus menimbulkan konflik dan gilirannya akan terjadi perpecahan.
Ketika Presiden SBY berpidato tentang dasar negara Pancasila, itu artinya kita diminta untuk kedepankan sikap saling menghargai. Bahwa memang sudah sejak dari awal kemerdekaan, sudah sejak dari dulu kita menghargai suku bangsa, etnis, ras, adat-istiadat, dan agama yang berbeda. Jadi, buatlah agar perbedaan itu perekat persatuan dan kesatuan antar kita sebagai satu bangsa dan satu tanah air.

Nyatanya konflik terus terjadi?
Sekali lagi, ketika kita tidak memahami keberagaman itu untuk saling memahami, karena kita anggap paling benar lalu kita menghakimi orang lain; orang lain tidak berhak untuk hidup, agama lain tidak berhak untuk ada, dan lain-lain, itulah sumber utama perpecahan. Tapi, kalau kita saling menghargai, justru itulah jalan keselamatan, kedamaian, dan kenyamanan hidup bersama.

Adakah sisi kelemahan dari perangkat hukum kita sehingga konflik tak pernah redam?
Perangkat hukum kita sudah lengkap. Kecuali memang kadang-kadang praktek penyeleng-garaan para penyeleng-gara negara kita yang lemah. Ini dibuktikan dengan terdapatnya penghakiman sendiri dari masyarakat terhadap adanya perbedaan satu dengan yang lainnya.
Kelemahan negara kita adalah pemerintah justru tidak mampu meredam konflik dalam masyarakat. Bahwa tindakan sewe-nang-wenang dari satu kelompok apapun yang langsung main hakim sendiri, itu tidak dilakukan penyidikan. Itu tidak dibuat jerat hukum. Karena tidak dibuat jerat hukum maka indikasi perpecahan terbuka lebar.
Jadi, saya tegaskan lagi bahwa, perangkat hukum di negara kita sudah ada dan jelas. Tapi manusia di balik perangkat hukum ini yang tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Bisa kita lihat, ketika sekelompok masyarakat tertentu melakukan main hakim sendiri terhadap sekelompok warga yang sedang berinadah atau membangun rumah ibadah mereka, justrua pemerintah atau penegak hukum membiarkannya. Padahal, perangkat hukum ditegakkan bukan untuk sekadar membalas perbuatan melanggar hukum tapi membina. Mereka (sekelompok masyarakat tertentu) dibina agar bertobat.  Tapi, ya itulah kelemahan pemerintah kita.  Stevie Agas