Reformata.com - BENARKAH telah terjadi konflik antaragama, utamanya antara Islam dan Kristen? Dr. John N. Palinggi dengan tegas menolaknya. “Konflik agama tidak pernah ada di Indonesia,” tegasnya. Yang ada hanyalah upaya kelompok tertentu dalam kelompok mayoritas untuk menarik perhatian. Karena merasa tidak diperhatikan, bahkan oleh pemerintah yang seagama dengan dia, kelompok ini lalu membuat beberapa langkah, di antaranya menganggu agama lainnya seperti menghalangi orang beribadah. “Jadi itu satu pola minta perhatian,” kata Sekjen BISMA (Badan Interaksi Sosial Masyarakat) yang merupakan wadah kerukunan umat beragama ini.
Faktor ketidakadilan ekonomilah, menurut John, yang kerap memicu tindakan yang dicap sebagai berbau agama itu. Untuk mere-dam aktivitas yang mengganggu kenyamanan publik itu, John menganjurkan beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan secara simultan. Di satu sisi, tokoh agama harus mampu memberikan pencerahan-pencerahan agar ada kedamaian di tengah masyarakat, di lingkungan agama maupun antarpemeluk agama. “Khotbah-nya harus indah, baik,” ujarnya.
Yang kedua, secara internal, masing-masing agama harus mengajarkan pemeluk-pemeluknya untuk ulet membangun diri, bekerja keras dan berusaha, tanpa melakukan kegiatan yang melang-gar hukum seperti korupsi. “Dengan kerja keras, tingkat kesejahteraan pun naik. Kalau sejahtera, orang tidak akan melakukan perusakan lagi,” jelasnya. Yang ketiga, dari sudut tokoh agama,  supaya pintar memberikan keteladanan. Ke-empat, pemerintah harus secara cepat melihat bahwa kemiskinan itu adalah membahayakan. “Jadi program pemerintah harus betul sampai ke rakyat. Jangan sebagian besar hilang di tengah jalan karena korupsi ataupun ketakutan karena uangnya sudah dipakai pada saat pilkada,” tegasnya.  

Pendekatan kesejahteraan
Mengikut skema Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), John mengemukakan dua pendekatan yang perlu digelar ketika terjadi perusakan tempat ibadah orang lain. Yang pertama pendekatan security dan low enforcement atau pendekatan hukum. Hal itu harus dibarengi dengan pendekatan kedua yaitu prosperity approach, pendekatan kesejahteraan. “Kalau ada rakyat yang selalu mengamuk, datanglah kepada mereka, tanyakan apa sumber-sumber makanannya. Kalau dari pertanian, berikan bibit unggul, pupuk murah, irigasi. Kalau perlu digratiskan dulu. Kita jangan hanya pandai menyalahkan masyarakat, tapi cari tahu dulu mengapa mereka melakukan hal itu dan carilah solusi dengan kreatif,” tambahnya.
Pendidikan kesadaran atas keberagaman perlu juga ditanamkan sejak dini. “Semua pihak harus menyadari bahwa setelah dia keluar rumah, dia harus sadar dan katakan kepada turunannya bahwa di luar sana itu ada perbedaan agama, beda etnik, dan nyatakan bahwa itu saudaranya. Itu harus dibuktikan dalam hidupnya. Semakin luas dengan pergaulan beda agama, semakin bahagia hidup ini,” tukasnya.

Ritual bersama
Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Suady menyebut perayaan-perayaan bersama sebagai mekanisme pendingin ketegangan. “Sesungguhnya kita punya banyak mekanisme sosial yang secara tradisional bisa berfungsi sebagai shockbreaker. Kalau kita lihat di desa-desa, ada upacara desa, baik yang informal seperti tradisi panen raya,  maupun yang formal seperti 17 Agustusan. Itu semua merupakan kesempatan dan cara masyarakat untuk saling memahami tradisi masing-masing,” katanya.
Sayangnya, sekarang ini ada  kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim bahwa acara-acara itu merupakan milik agamanya sendiri dan pemerintah larut dalam proses itu karena interest politik.
Secara tradisional, lanjutnya, memang sudah ada perbedaan yang sangat jelas antara agama-agama di Indonesia dan itu diterima sebagai sesuatu yang wajar. Sebut misalnya adanya preferensi bahwa orang Kristen sesat karena bukan Islam, dan sebaliknya. “Akan menjadi masalah  bila ada keinginan untuk benar sendiri,” katanya.
Ekskalasi konflik biasanya terjadi ketika ada yang memasukkan konflik dalam konteks Indonesia tanpa melalui proses adaptasi. Misalnya, di Afganistan sedang perang, lalu ada orang yang memindahkan konflik itu  ke Indonesia. Ia membawa ketegangan di sana ke Indonesia. “Begitu juga dari daerah konflik Ambon misalnya, seolah-olah Islam dan Kristen berhadap-hadapan.  Jadi bukan dia menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sini, tapi membawa apa yang menjadi konflik itu ke sini.”
Dialog, lanjut Suady,  memang perlu selalu digelar untuk menjembatani pengertian, tapi harus disertai dengan redistribusi ekonomi dan lain-lain.  “Kalau tidak disertai itu, akan mentok terus.  Kita tidak bisa hanya menafsirkan agama secara lebih moderat, tanpa mereformasi juga sistem politik, sistem ekonomi dan seterusnya. Agama itu salah satu bagian dari sistem itu,” katanya. Ia mencontohkan, kalau ada kekerasan,  faktor polisi menjadi sangat penting dalam mengatasinya.  Kalau polisi diam saja, maka kekerasan akan meningkat lagi, dan menyebar.
Kekerasan agama, katanya, perlu dipersepsikan secara negatif, seperti layaknya terorisme. Bila pemerintah berhasil menyakinkan masyarakat bahwa perusakan tempat ibadah umat lain merupakan kesalahan besar dan ditindak secara tegas, masyarakatpun akan mengutuk tindakan-tindakan itu.
Paul Makugoru.