’’PKS dipaksa oleh kondisi sosial di Indonesia untuk menjadi terbuka seperti itu. Ketika Ustadz Hilmy (Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Red) mengatakan pluralitas itu fitrah ya memang begitu keadaannya,’’ kata Slamet dalam dialog Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Jalan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (22/6).

Dia menjelaskan PKS lahir dari gerakan sosial yang banyak meng –copy teori –teori gerakan Islam di Mesir, yakni ikhwanul muslimin. Setelah menjadi partai politik, dari Partai Keadilan (PK) lalu bermetamorfosis ke PKS, mereka harus tunduk pada hukum –hukum politik. Bukan hanya berorientasi meraih kekuasaan, PKS mau tidak mau juga harus bersentuhan dengan kelompok politik yang lain.

’’Parpol tidak akan berhenti syahwatnya untuk terus menjadi lebih besar. Nah, bagaimana menjadi besar kalau bertahan pada pandangan orisinalnya. Seiring itu, PKS juga berkenalan dengan tujuan yang lebih besar,’’ terangnya.

Menurut dia, sejak pemilu 2004, PKS sebenarnya sudah memiliki anggota DPRD dari kalangan kristiani di NTT dan Papua. ’’Jadi, ini sebenarnya lompatan dari kebijakan lokal menjadi visi nasional,’’ ucapnya.

Slamet menduga ada kelompok di internal PKS yang tidak legawa dengan perkembangan ini. Namun, dia optimistis sebagian besar penggerak PKS akan menerimanya. Slamet beralasan para aktivis PKS kebanyakan justru sarjana –sarjana non bidang agama atau sekuler. Yakni, profesional yang menguasasi IPTEK.

’’Mereka orang yang paham betul perkembangan bangsa ini, di bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Mereka tahu betul harus mentransformasikan dirinya,’’ kata Slamet. Karena itu, dia tidak yakin, kekecewaan itu akan mengeras menjadi terbentuknya partai sempalan baru dari PKS. ’’Saya kira itu tipis, karena ini pasti sudah melalui diskusi panjang,’’ kata Slamet.

Kekecewaan terbesar mungkin datang dari organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang selama ini menjadi kantong utama rekrutmen kader–kader PKS. Namun, itu tidak akan mengeras. Menurut Slamet, awalnya KAMMI yang lahir pada 1998 memang merupakan kelompok mahasiswa yang eksklusif dan menjalankan prinsip Islam secara ketat. Namun, keberadaan KAMMI, saat ini, lebih beroritensi menjadi salah satu unsur kekuatan politik kampus.

’’Menguasai senat mahasiswa, dewan mahasiswa, atau presiden. KAMMI menjadi semacam wadah pendidikan politik,’’ katanya.

Di tempat yang sama, Rais Syuriyah PB NU Masdar Farid Mas’udi memilih untuk bersikap skeptis atas komitmen pluralitas dan keterbukaan yang dideklarasikan PKS. Dia lebih mempercayai pertimbangan utama PKS adalah tampil sebagai tiga besar pemilu 2014.

’’Untuk menjadi tiga besar, dia (PKS) harus bisa menyedot sebanyaknya anak bangsa yang punya suara. Tentunya untuk itu, harus terbuka terhadap berbagai aspirasi, aliran, dan paham keagaman,’’ katanya.

Menurut Masdar, sejarah nanti yang akan membuktikan, apakah pluralisme itu diputuskan PKS dengan keyakinan atau hanya sekedar kalkulasi politik semata. ’’Tapi, bagaimananpun, semua menyambut baik, marhaban ahlan wa sahlan, ke rumah pluralisme. Kita lihat saja, apakah dia (PKS) hanya menjadi tamu atau bisa mentransformasikan diri menjadi tuan rumah,’’ ujarnya.

Masdar menambahkan, ada hal yang juga perlu dicermati, terkait dibukanya jalur non muslim di PKS. Dia menduga anggota dari non muslim, sangat mungkin terpetakan sebagai the second class. ’’Apakah PKS akan memperlakukan anggota non muslim setara atau ada klas yang berbeda,’’ pancingnya.

Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja –Gereja Indonesia (PGI) mengatakan sikap PKS ini memberi pembelajaran berharga bagi masyarakat yang masih tetap bertahan dengan gerakan fundamentalisme. Menurut dia, pilihan PKS ini tidak perlu dicurigai, apakah sekedar pragmatisme atau kesadaran baru melihat indonesia sebagai bangsa majemuk.

’’Tentunya kita berharap itu kesadaran. Bukan strategi pemenangan pemilu, meskipun itu sah –sah saja,’’ tandas Gomar.

Source:JPNN