Reformata.com - Hidup adalah rangkaian kesem-patan untuk menyelesaikan masa-lah. Apakah masalah yang Anda hadapi membuat Anda mundur atau membuat Anda lebih ber-kembang, tergantung pada cara Anda merespon masalah tersebut. (Rick Warren)

BOLEH jadi kasus cicak versus buaya yang berlanjut dengan skandal Century kini membuat hari-hari Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi cerah seperti biasanya. Sekilas ia kerap nampak gelisah dan marah. Padahal dulu, dengan menebar pesona melalui senyum simpatik atau bernyanyi-ria, semua masalah seakan beres. Tapi sekarang, ia tak bisa lagi mengandalkan strategi seperti itu. Sebab, rakyat kian lama kian kritis, dalam arti tak lagi mudah terpana ketika menatap sang presiden tampil elegan di layar kaca. Rakyat butuh bukti, yang konkret, bukan yang seolah-olah.
Hingga kini, bukankah masih banyak mantan nasabah Bank Century yang menjerit pilu karena uang yang dulu mereka investasikan di bank bermasalah tersebut tak bisa diklaim? Itulah contoh rakyat yang – dijamin — tak lagi terpukau sean-dainya Yudhoyono tersenyum lem-but dan bersenandung merdu di depan mereka. Sebab, kesulitan mereka nyata, dan mereka butuh pemerintah yang berani dan mam-pu bertindak mencari solusi kon-kret buat mereka. Bayangkan, seorang perempuan setengah baya di antara para mantan nasa-bah Bank Century itu sampai mere-lakan dirinya menari-nari dengan busana minim di hadapan orang banyak. Tujuannya, tiada lain, demi menarik perhatian; agar orang ba-nyak tahu dan mendengar jeritan-nya, bahwa uangnya di Bank Century belum dikembalikan.
Bukankah uang itu haknya? Be-rapa banyak rakyat Indonesia yang mengalami nasib “sial” seperti dirinya? Lantas, mengapa pemerin-tah yang katanya menjamin setiap dana rakyat yang diinvestasikan di bank, kini seakan lari dari tanggung jawab?
Di hadapan para bankir, di Ja-karta, 1 Maret lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century yang dilakukan pemerintah pada November 2008, meskipun keputusan tersebut diambil tidak melalui izinnya. “Meski-pun saya tidak ada di Tanah Air saat itu, meski dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilaku-kan terhadap Bank Century, dan meskipun baik Gubernur BI dan Menkeu tidak melalui izin saya, karena beliau bekerja dengan UU, saya katakan bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar. Pertama kali yang saya sampaikan pada tanggal 23 November 2008 dan saya ulangi lagi pada arahan di Cilangkap, di Ma-diun, sebagai tin-dakan untuk sela-matkan pereko-nomian kita, itu benar. Dan saya bertanggung jawab,” katanya tegas.
Itulah poin per-tama yang harus kita ingat dari pidato Yudho-yono: tanggung jawab. Perihal ka-pan itu akan dibuk-tikannya secara konkret, terlebih terhadap rakyat yang kehilangan uangnya di Bank Century, kita lihat dan tunggu saja.
Poin kedua, mengapa Yudho-yono merasa sok benar dengan bersikukuh mengatakan kebijakan yang ditempuh Boediono dan Sri Mulyani terhadap Bank Century itu benar? Memang, kemungkinan benar untuk itu selalu ada, sama halnya dengan kemungkinan salah. Sebab, ingatlah, bukankah para ahli ekonomi dan perbankan yang diundang anggota Pansus Century beberapa waktu lalu sebagian mengatakan dampak Bank Century niscaya tidak sistemik (mem-buat sistem perbankan nasional guncang)?
Yudhoyono, yang berpendidikan doktor, mestinya paham betul bahwa kebenaran tak boleh di-monopolinya. Itulah yang mem-buat kita heran, mengapa ia ber-ulang kali mengungkapkan keyaki-nannya bahwa kebijakan dana talangan Bank Century itu tidak salah, dan Boediono-Sri Mulyani juga tidak salah. Terakhir, 4 Maret lalu, ia menyatakan hal itu dalam pidatonya yang meresponi reko-mendasi Rapat Paripurna DPR dengan Opsi C – bahwa kebijakan dana talangan Bank Century dan implementasinya bermasalah. Beri-kut, antara lain, kutipannya: “Boleh jadi di masa krisis dan keadaan yang serba darurat, ketika keputusan harus diambil dengan sangat cepat, ada masalah-masalah teknis yang mungkin terlewatkan. Na-mun, tidak berarti kebijakannya salah dan harus dipidanakan. Sa-ngat sulit membayangkan negara kita dapat berjalan baik dan efektif jika setiap kebijakan yang tepat justru berujung dengan pemi-danaan.”
Yudhoyono, selaku presiden, seolah tak hirau akan DPR yang sudah memutuskan kebijakan bail out itu salah. Tidakkah ia sadar bahwa dirinya (eksekutif) dan DPR (legislatif) berkedudukan setara sebagai lembaga negara? Mengapa ia tak menghormati hasil kerja keras DPR terkait skandal Century itu? Dengan logika sederhana saja, bukankah jelas bahwa Pansus Century tak perlu susah-payah diben-tuk dan digulirkan jika memang tak ada masalah atau kesalahan dalam skandal perbankan itu?
Hubungan psikologis antara Pre-siden dan DPR ke depan akan memburuk, dikarenakan kurang-nya sikap hormat Presiden kepada DPR. Inilah poin ketiga yang perlu kita garisbawahi. Poin keempat, Yudhoyono yang selalu tampil santun dan menekankan penting-nya kesantunan dalam berde-mokrasi, ternyata diskriminatif dalam menerapkannya. Kepada aktivis mahasiswa yang membawa-bawa kerbau “SiBuYa” atau “si Le-bay”di saat berdemo, ia marah dan sampai-sampai menyempatkan diri menyinggung hal itu dalam rapat kerja kabinet di Istana Cipanas, awal Februari lalu. Tetapi, terhadap Ruhut Sitompul, kadernya di Partai Demokrat, yang pernah mengu-capkan kata “bangsat” dan “burung” (alat kelamin pria-red) di forum Pansus Century, tak sekali-pun ia menegurnya.
Poin kelima, Yudhoyono juga pernah “mengancam” untuk mela-kukan reshuffle terhadap sejumlah menteri dari par-tai-partai pendu-kung yang mem-belot dari “skena-rio” skandal Century. Bukankah ini amat mengece-wakan kita, bah-wa ternyata Yu-dhoyono lebih mementingkan kekompakan dari-pada kebenaran?
Sebenarnya masih ada bebe-rapa poin lain yang membuat Yudhoyono kini kehilangan pesonanya di hadapan rakyat Indonesia. Tapi bukan itu yang penting, melainkan soal integritas seorang pemimpin, itulah yang ingin saya tekankan. Satu kata dan perbuatan, itulah inte-gritas yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Rela berkor-ban, mampu membangkitkan harapan, rela ditinggalkan kawan demi rakyat, itulah bagian lain dari integritas. Dalam diri Yudhoyono, nampaknya, bagian-bagian integri-tas itu kini mulai terlihat ketidak-sejatiannya. Mungkin selama ini pesona yang ditebarnya begitu memukau, sehingga titik-titik lemah itu nyaris tak terlihat. Atau, bisa juga, ia terlalu mementingkan pencitraan sebagai bagian dari strategi politiknya?
Salah Pak Presiden, tidak selama-nya pencitraan itu penting. Tanya-lah Karl Rove, yang pernah menjadi ahli strategi politiknya Presiden George Walker Bush. Dalam politik, peluang harus direbut, dukungan dicari, dan strategi disiapkan secara saksama. Jadi, tidak boleh begitu-begitu saja. Dulu boleh saja meng-anggap rakyat suka padanya, lantaran ia selalu tampil elegan, simpatik, dan santun dalam tutur kata. Tapi sekarang, jangan andal-kan itu lagi di saat rakyat melihat masalah demi masalah tak kunjung teratasi.
Menurut Rove, keseimbangan politik harus selalu dijaga. Khu-susnya terhadap oposisi politik, ia menyarankan sebuah strategi: serang kekuatan lawan, bukan kelemahannya. Terhadap Yudho-yono, penyerang-penyerang politik kini semakin banyak bermunculan. Dan disadari atau tidak, mereka sedang menerapkan strategi jitu tersebut – menyerang kekuatan utama Yudhoyono, yakni pesona-nya. Jika dulu pesona Yudhoyono identik dengan integritasnya, kini tak lagi seperti itu. Ia memang tetap bernyanyi, bahkan baru saja membuat sebuah album baru yang melibatkan penyanyi-penyanyi mu-da kenamaan seperti Joy Tobing, Rio Febrian, Vidi, dan lainnya. Busananya di berbagai kesempa-tan pun selalu pantas dan enak dilihat. Bahasa tubuhnya, tutur katanya, tak usah diragukan, masih seperti dulu – masih tertata baik.
Namun, posisi Yudhoyono kini goyah, sama halnya dengan Partai Demokrat yang membela opsi A dan opsi A&C yang “aneh” itu. Popularitasnya dalam survei-survei menurun signifikan. Ia, dan partai-nya, kini dicitrakan sebagai “yang tidak membela kebenaran dan keadilan”, belum lagi penilaian lama yang kini menguat kembali semisal “lamban dan peragu” dan yang sejenisnya.
Memang, sangat mungkin Yudhoyono tak akan dimakzulkan di tengah jalan. Ia boleh meyakini hal itu – meski jangan terlalu per-caya diri. Tapi, ia harus berubah. Yudhoyono kini dan ke depan harus bekerja lebih sungguh-sung-guh untuk rakyat. Dengan itu ber-arti, ia harus berjerih-payah mem-bela kebenaran, memperjuangkan keadilan, juga kesejahteraan. Dan untuk sisa periode lima tahunan ke depan, lupakanlah pencitraan. Sekali lagi, rakyat butuh yang konkret – bukan yang seolah-olah.v