Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

SUDAH lebih dari dua bulan perhatian rakyat Indonesia tersedot kasus Century. Setiap hari jutaan pasang mata me-nyaksikan pemberitaan yang terus-menerus disiarkan hampir seluruh stasiun televisi nasional dan lokal. Berbagai kalangan bahkan me-nyediakan waktu khusus saat ber-ada di kantor maupun di rumah demi dapat menyaksikan siaran langsung persidangan Pansus Century dari Gedung DPR itu. Keha-diran para pejabat dan mantan pejabat tinggi negara, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi, ahli, maupun pengambil kebijakan membuat peringkat “tontonan” ini selalu tinggi. Informasi-informasi baru dan kejutan-kejutan yang ter-jadi selama persidangan membuat skandal politik-ekonomi ini tak ubahnya sebuah telenovela. Selalu asyik, penuh kejutan, sampai-sampai membuat para pemirsanya penasaran.

Dari “telenovela Century” ini kita belajar satu hal, bahwa kian lama media massa kian menunjukkan eksistensinya sebagai pilar demo-krasi yang sangat penting. Pantas rasanya jika media massa di Tanah Air digelari sebagai “the fourth estate of democracy”. Agak berbeda dengan di negara-negara demo-kratis lain, media massa di negara ini bahkan lebih signifikan meme-rankan dirinya sebagai watchdog (“anjing penjaga”) ketimbang sarana edukasi, informasi dan rekreasi. Hebat bukan?
Kembali pada skandal Century, pada saat-saat yang hampir ber-samaan media massa bersama de-ngan pelbagai elemen masyarakat sipil berhasil menampilkan sebuah “tayangan” spektakuler sidang Mahkamah Konstitusi yang mem-perdengarkan rekaman percaka-pan antara Anggodo dan sejumlah koleganya. Bayangkan seandainya media massa tak berperan meng-angkat kasus Anggodo, yang dig-daya “mengatur” orang-orang besar demi melayani kepentingan-nya itu, akankah ia kini mendekam di penjara?

Di momen yang hampir bersa-maan juga ada kasus Antasari, mantan Ketua KPK yang kini men-jadi tersangka aktor intelektual dalam kasus pembunuhan terha-dap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Kalau tidak ada media massa, akankah kita melihat sejumlah ke-janggalan di balik proses pengadilan yang memunculkan kesaksian atau keterangan mengejutkan dari dua perwira tinggi polisi Williardi Wizard dan Susno Duadji?
Sebagai salah satu soko guru demokrasi, media massa telah memainkan tiga peran penting. Pertama, media sebagai kekuatan kontrol (watchdog). Di tengah situasi dan kondisi politik yang semakin meniscaya-kan keterbukaan ini, media mampu menggali in-formasi yang memung-kinkan pemirsa atau pem-bacanya mengakses pel-bagai informasi di balik layar. Tanpa terjebak pada sikap menghakimi, media massa agaknya berhasil membu-dayakan sikap mental dan cara berpikir kritis dan korektif.

Kedua, media sebagai institusi edukasi. Pemberitaan media yang berimbang dari berbagai perspektif dengan analisis yang mendalam dan komprehensif, memberikan pembelajaran yang efektif bagi masyarakat. Sejujur-nya, bukankah kita selalu dicerah-kan dengan membaca media cetak, mendengar radio, atau me-nonton televisi?
Media massa, terutama televisi, memiliki tiga kelebihan: kecepatan, keluasan, dan penyampaian dengan kemasan yang menarik. Melalui pemberitaan-pemberitaan teraktual, misalnya, informasi-informasi termutakhir disampaikan. Kemudahan menonton juga mem-buat televisi mampu menjangkau khalayak luas dari beragam latar belakang status sosial ekonomi, pendidikan, agama dan etnik, juga usia dan jenis kelamin. Tak heran jika banyak orang di kota maupun di pelosok desa dapat berkata bahwa mereka kini semakin muak menyaksikan telenovela Century.
Ketiga, media massa berperan sebagai penjaga moral. Memang, media massa juga berbisnis, dalam arti mencari profit. Tak heran jika berita-berita miring terkait para selebritis mendapat porsi besar dalam tayangannya. Terkadang kita tak mengerti untuk apa informasi soal si Anu cerai atau si Inu seling-kuh. Kita bahkan sebal menon-tonnya ketika berita tentang si Anu atau si Inu yang sedang kacau rumah-tangganya itu ditayang-ulang berkali-kali. Tetapi, kita harus mengacungkan jempol melihat sebagian besar media tetap teguh dan tidak tunduk pada kekuatan kapital. Media juga berupaya me-nyampaikan pesan-pesan moral melalui tayangan-tayangannya yang lain.
Kita patut menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa. Terkait Century, skandal politik-ekonomi yang heboh itu, kita juga harus berterima kasih. Melalui media cetak dan elektronik yang gencar memberitakan dina-mika skandal ini di DPR, kita tahu ternyata ada juga wakil rakyat yang tak ubahnya preman. Sebutlah Ruhut Poltak Sitompul, pengacara dan pemain sinetron yang kini ang-gota DPR dan notabene anggota Pansus Century. Umpatan “bang-sat” yang dilontarkannya dalam salah satu rapat Pansus Century di DPR melahirkan wacana agar dia dibawa ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Sebenarnya pantas, karena Ruhut mengucapkan kata kotor itu kepada pimpinan sidang – saat itu dijabat oleh Gayus Lumbuun.
Namun, apa tanggapan Ruhut? “Jangankan ke BK, diadukan ke Tuhan yang di atas saja aku siap!” katanya sesumbar seraya menun-jukkan tangannya ke atas, di Gedung DPR, 7 Januari lalu. Ruhut bahkan dengan jumawa menga-takan: “Dari partai nggak ada yang kritik gua kok. Partai muji semua.” Syukurlah, ia gentle dan mau men-datangi Gayus keesokan harinya untuk bersalaman – namun tanpa minta maaf.
Kali yang lain, Ruhut juga mengu-cap kata “burung” (alat kelamin pria). Ceritanya Rabu, 20 Januari, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat itu sedang berdebat sengit dengan Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan. Hal itu karena Ruhut menyebut nama “Ara” saat dia bertanya kepada mantan Kabareskrim Komisaris Jen-deral Susno Duadji. Ara minta pim-pinan rapat, yaitu Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokrat), konse-kuen dengan keputusan rapat internal untuk tidak menyebut nama sesama anggota atau fraksi di Pansus. Ruhut langsung menanggapi begini: “Jangan ajari ikan bere-nang. Jangan ajari burung terbang. Jika ada burung yang tidak dapat terbang, itu burung kita-kita.” Pan-taskah seorang yang ber-status terhormat meng-ucapkannya, di ruang yang terhormat pula? 
Entah sudah berapa banyak Ruhut bikin ulah dengan tingkah polahnya. Dengan mantan wakil presiden Jusuf Kala pun dia sempat berdebat dan memanggil dengan sebutan “Daeng”. Panggilan terho-rmat, memang, menurut adat-istiadat suku Bugis, Makassar. Tetapi, mengapa primordialitas itu harus dibawa-bawa ke ruang wakil rakyat  nasional itu? 
Selain Ruhut, ada juga wakil rakyat lainnya yang menyebalkan. Masih dari satu fraksi, orang itu bernama Benny Kabur Harman. Dulu, dia sempat menantang para aktivis Kompak (Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi), termasuk Tim Delapan yang dipimpin Adnan Bu-yung Nasution, untuk adu debat soal kasus KPK versus Polri. Heran sekali, dia sedang memerankan dirinya sebagai wakil rakyat atau praktisi hukum atau akademisi sehingga merasa perlu menantang digelarnya perdebatan? Kamis 21 Januari lalu, terjadilah perdebatan dalam rapat Pansus yang melibat-kan dirinya. Pasalnya, Benny mem-pertanyakan keahlian Ichsanuddin Noorsy yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Benny memanggil Noorsy dengan “saksi yang mengaku-aku ahli ekonomi politik”. Ucapan yang melecehkan bukan?
Tak pelak, Gayus memperingat-kan pernyataan itu tidak sopan dan mengatakan, Rektor Universitas Gadjah Mada menyebut Noorsy sebagai ahli ekonomi politik. “Kita sudah putuskan secara pleno (tentang kehadiran para ahli). Jadi, saya juga keberatan kalau kemu-dian keahlian atau reputasi pihak-pihak yang dihadirkan Pansus ditanyakan kembali. Kalau ada kesalahan, kita semua yang salah,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota Pansus dari F-PDIP. “Bukan saksi ahli, tetapi saksi dan ahli. Ini sesuai undang-undang,” kata Gayus sambil mengutip UU tentang Angket. “Saya dapat mengesam-pingkan peraturan itu,” jawab Benny, Ketua Komisi III DPR yang antara lain membidangi hukum. Ck-ck-ck... sombongnya orang itu.
Kepada Century, kita juga berte-rima kasih bukan hanya karena semakin tahu sosok wakil rakyat seperti Ruhut dan Benny. Tapi, juga sosok pejabat tinggi negara sekelas menteri. Namanya Sri Mulyani Indrawati, yang pernah dipuji sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia versi Emerging Market untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 (Euromoney, majalah eko-nomi berbasis di London, bahkan memberi penghargaan lebih men-tereng: sebagai menteri keua-ngan terbaik dunia tahun 2006). Ternyata, ketika memutuskan pemberian dana talangan untuk Bank Century, Sri Mulyani melapor-kannya kepada (mantan) Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui pesan singkat (short messages service/SMS). Sungguh hal yang tidak pantas dan aneh. Terkait dana sebesar Rp 6,7 triliun, kok pakai SMS? Kalaupun situasinya mende-sak, tidak bisakah dia menelepon? Apalagi bukankah Sri Mulyani sedang berkomunikasi dengan atasannya? Tidak mengertikah dia prosedur kerja dan tatakrama pejabat tinggi negara?
Ternyata, oh ternyata, wakil rak-yat dan menteri tidaklah sehebat yang kita bayangkan. Terima kasih media massa, karena dari tulisan dan tayangan kita mengetahui hal-hal yang “heran dan aneh” itu. Terima kasih Century, karena dari skandal politik-ekonomi yang memuakkan ini mata kita semakin dicelikkan untuk melihat carut-marut Indonesia.v