Ia menempatkan dirinya sebagai pembela kaum minoritas. Beberapa kali dia harus berseberangan dengan “kaum”nya.

Reformata.com - MUNGKIN karena terprovokasi ceramah Irena Handono, massa memblokade akses ke kompleks Sekolah Katolik Sang Timur, Karang Tengah, Cileduk, Tangerang pada 24 Oktober 2004. Beberapa minggu sebelumnya, wanita yang mengaku mantan biarawati Katolik ini memang membawakan ceramah tentang “strategi kristenisasi” yang antara lain melalui pendidikan. Selain kegiatan belajar-mengajar menjadi terhenti, kesempatan beribadah bagi lebih dari 2.000 umat Katolik pun dihambat. Pasalnya, umat Katolik biasa memakai ruang serba guna  di sekolah itu sebagai tempat mereka merayakan Ekaristi dan ibadah lainnya.

Massa menutup ruas jalan menuju gedung sekolah milik Yayasan Sang Timur itu dengan pagar setinggi 1,5 meter. Melihat telah terjadinya perampasan hak itu, KH. Abdurrahman Wahid langsung turun ke lapangan. Pada hari Senin, 25 Oktober 2004, mantan Presiden RI (1999-2001) ini langsung ke lokasi kejadian. “Demokrasi harus dirasakan oleh semua kalangan,” ujar Gus Dur.
Ia lalu memerintahkan Banser NU untuk menjaga Sang Timur. “Kalau masih main-main, silakan berhadapan dengan saya. Siapa yang berani berhadapan dengan Banser, kita akan kejar orang-orang itu. Kalau secara taktik halus  tidak bisa, kita juga perlu kasar,” kata Gus Dur.

Penipuan legal
Kasus Sang Timur hanyalah satu jejak pembelaan Gus Dur atas kebebasan beragama. Khusus untuk umat kristiani, terdapat begitu banyak jejak campur tangan Gus Dur dalam penegakkan hak kebebasan beragama umat Kristiani.
Ketika safari penutupan gereja di Bandung digelar nyaris tanpa kendali, Gus Dur – bersama para tokoh kerukunan umat beragama – tampil bersuara keras. “Kita meminta pemerintah bertindak. Kalau pemerintah tak mampu, terpaksa umat bertindak sendiri,” ujar Gus Dur di gedung PBNU (Selasa, 26 Agustus 2005). Saat itu memang di Bandung terjadi penutupan paksa rumah-rumah ibadah kristiani oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Barisan Anti Pemurtadan (BAP) yang mengklaim terdiri dari berbagai organisasi masyarakat yang berlabelkan agama seperti Front Pembela Islam (FPI).

Gus Dur meyatakan bahwa penutupan tempat ibadah secara paksa oleh siapa pun bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 soal kebebasan menjalankan agama. “Dan yang terjadi di Bandung itu karena aparat setempat tidak memberikan ruang bagi hidup dan berkembangnya umat lain,” kata mantan ketua umum PBNU ini.
Menyangkut ketiadaan ijin yang dijadikan pembenar tindakan perusakan itu, Gus Dur mengatakan bahwa itu hanyalah tipuan hukum semata karena tidak mungkin ada legalitas bagi rumah-rumah peribadatan itu kalau memang izin tidak diberikan. “Ini ada semacam  penipuan legal yang sengaja dilakukan untuk tidak memberikan tempat bagi peribadatan di luar yang sudah dikenal oleh para pejabat itu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gus Dur juga meminta umat kristiani untuk tetap melakukan ibadah seperti biasanya. “Anggap saja penutupan itu enggak ada,” katanya.

Kesetaraan manusia
Keberpihakan Gus Dur terhadap gereja, juga termanifestasi melalui organisasi pemuda binaannya yaitu Banser dan Pagar Nusa. Beberapa kali, saat ada ancaman penutupan atau perusakan gereja, organisasi di bawah NU inilah yang tampil menjaga gereja. Bahkan di setiap perayaan besar gereja, bersama dengan polisi, mereka menjaga agar umat kristiani dapat beribadah dengan baik. Tak jarang pula, Banser NU ini harus terpaksa berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya.
Banyak pihak lalu menyimpulkan bahwa hal itu dilakukan Gus Dur sebagai bukti keberpihakannya pada kelompok-kelompok minoritas. Hal itu memang nyata dalam sikap tegas Gus Dur yang mencabut setiap perundangan yang menistakan kelompok minoritas. Hak-hak warga minoritas ditegakkannya. Seperti dituturkan rohaniwan Katolik yang juga budayawan Romo Muji Sutrisno SJ, Gus Dur adalah sosok pembawa keadilan bagi kaum minoritas. “Pernah ada gereja di Cileduk yang bermasalah. Dia tidak ragu untuk turun tangan. Kritik dia atas kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama sangat keras,” ujar Romo Muji.

Ditambahkan dosen filsafat UI ini, Gus Dur juga menjadi ikon pembela etnis Tionghoa di Indonesia. Dialah yang membuat Imlek menjadi hari nasional di Indonesia. “Kita kehilangan bapak bangsa yang besar,” komentarnya.
Apa yang melatarbelakangangi sikap Gus Dur ini? Tentu perjalanan hidup dan pergumulan kerohanian dan intelektualnya telah membentuknya demikian. Tapi menurut putri sulungnya Alissa Qotrunada Munawaroh, dasar dari sikap Gus Dur itu adalah penghargaan pada kesetaraan manusia, tanpa kecuali. “Jadi bukan masalah mayoritas atau minoritas. Semua manusia mempunyai hak yang sama. Itu yang diperjuangkan Bapak. Makanya, jika ada sekolah Kristen diblokade, dia berjuang, ada suami-istri mau menikah, dia menyaksikan,” papar Alissa.  ?Paul Makugoru/dbs.