Reformata.com - PELARANGAN pemerintah Swiss atas rencana pendirian menara masjid di negaranya berdasarkan hasil referendum rakyat Swiss sendiri, oleh kalangan kelompok tertentu, dinilai berlebi-han dan berseberangan dengan paham kebebasan yang dianut masyarakat negeri itu. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto misalnya, menilai, larangan itu menunjukkan sikap hipokrit nilai-nilai liberal Barat. “Di satu sisi, mereka getol berbicara tentang kebebasan beragama, yang nyatanya justru sering menyerang Islam sebagai agama yang tidak toleran. Tapi, di sisi lain Swiss melarang umat Islam membangun menara masjid di sana,” ujarnya.
Kini, kata Yusanto, dengan dike-luarkan keputusan pelarangan pendirian menara masjid itu berarti paradigma Swiss tentang cara pandang atau sistem kehidupan bernegara telah bergeser. “Jika sebelumnya Swiss sering dianggap sebagai contoh negara yang beradab, toleran dan pengusung utama demokrasi liberal, sekarang negara itu secara terang-terangan telah bergabung dengan gelom-bang sentimen anti-Islam yang se-makin menyebar di Eropa. Tampak misalnya, Perancis yang melarang hijab (jilbab), Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menuduh Islam adalah peradaban yang rendah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Ing-gris Jack Straw menyerang niqab, dan lain-lain,” jelasnya.
Kenyataan ini, menurut Yu-santo, adalah sebuah ironi. Dia me-ngatakan, ketika pasukan Barat mempertahankan daerah-daerah atau negara-negara jajahan me-reka di Afghanistan dan Irak de-ngan alasan penyebaran kebe-basan, teloransi, dan demokrasi, sementara di saat yang sama penyebaran intoleransi, kebencian dan xenophobia semakin merebak luas di seluruh Eropa, dan meng-ancam warga muslim menjadi warga negara kelas dua di sana. “Jadi, demokrasi liberal Eropa tampaknya semakin sulit untuk menerima ‘orang lain’,” tandasnya.
Pertarungan peradaban
Lebih jauh, Yusanto menutur-kan, apa yang tengah terjadi di Barat sekarang bukan sekadar pelarangan menara atau jilbab, tapi sebuah bentuk nyata dari perta-rungan peradaban (clash of civilization). Pertarungan ini tampak nyata dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menolak menara masjid di Swiss.
Para pendukung larangan, demi-kian Yusanto, berkata, “Yang kami tolak sebenarnya bukan bangunan menara masjid tapi ajaran Islam yang memang merupakan sebuah ideo-logi dengan sistem hukum yang didasarkan pada aqidah Islam.” Pendukung pelarangan menara itu menyebut pembangunan menara akan mencerminkan pertumbuhan sebuah ideologi dan sistem hukum yang tidak sejalan dengan demokrasi Swiss.
Karena itu, imbau Yusanto, mu-slim di Barat harus dengan jelas memahami maksud di balik larangan tersebut. “Yang tampak keluar adalah pelarangan pendirian me-nara masjid. Tapi sebenarnya pela-rangan itu secara tidak langsung hendak menciptakan iklim ketaku-tan dan kebencian. Dengan tercip-tanya iklim itu pada masyarakat muslim di sana, Barat berharap akan menjauhkan Islam dari ajaran Islam karena khawatir dituding ekstrimis dan kemudian diisolasi. Suatu bentuk pemaksaan asimilasi yang memang sedang gencar dilakukan di Barat,” ujarnya.
Namun bagaimanapun, lanjut Yusanto, umat Islam haruslah tetap memegang teguh ajaran Islam dan mengamalkannya mes-kipun berhadapan dengan berba-gai ujian. Tidak perlu khawatir. Islam tidak akan bisa dibendung oleh siapa pun apalagi dengan cara-cara kotor. Siapa saja yang bersentu-han dengan pemikiran dan perilaku umat Islam yang berdasarkan syariah Islam akan merasakan ke-indahan, ketenangan dan keda-maian hati. Sebab, sementara di saat yang sama peradaban kapitalisme Barat telah terbukti menyebabkan krisis kemanusiaan yang dahsyat. “Inilah yang akan membuat Islam akan tetap dite-rima masyarakat Eropa yang mem-iliki akal yang jernih dan fitrah ke-manusiaan yang tulus,” tegasnya.
Ke Mahkamah Eropa
Pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsuddin, juga menyesalkan larangan pendirian menara masjid di Swiss. Seperti dilansir di era-muslim.com., 2 Desember 2009 lalu, pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyesal-kan dan memprotes hasil referendum pemerintah Swiss yang mela-rang pendirian menara masjid. Itu pelanggaran HAM dan kebebasan beragama di Swiss. Dalam perte-muannya dengan Wakil Duta Besar Swiss Sonja Hurlimann di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta 2 Desem-ber 2009, Din mengatakan masyara-kat Swiss telah melakukan pelang-garan HAM dan kebebasan bera-gama, dan menunjukkan wawasan sempit serta ambivalensi terhadap standar ganda dalam memahami prinsip kebebasan beragama. Harapannya, kasus serupa lainnya seperti penghinaan melalui kartun, larangan berjilbab, dan film penghi-naan seperti yang ditayangkan di Belanda tak akan ada lagi.
Meski protes atas pelarangan itu, tapi Din tetap menghimbau agar muslim (di Indonesia) tidak protes secara berlebi-han. Dan dia juga berharap agar pemerintah Swiss bisa memberikan kesadaran tentang kebebasan beragama sehingga tidak terjadi tindakan yang berlebihan dan terjebak dalam kekerasan. “Dan bila masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan terkait keputusan referendum itu, termasuk misalnya me-ngajukan banding ke pengadilan Eropa, kami akan mendorong,” tandasnya. Stevie Agas
