KASUS Bank Century telah menyebarkan aroma busuk ke mana-mana. Rakyat semakin gerah dengan makin kuatnya indikasi adanya keterliba-tan orang-orang penting di negeri ini dalam kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun lebih ini. Jika sebelumnya nama Wapres Boediono dan Men-keu Sri Mulyani santer disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, baru-baru ini mencuat pula sosok beberapa orang yang dikenal seba-gai orang dekat Presiden SBY, yang dalam Pilpres 2009 lalu menjadi tim sukses SBY-Boediono.  
Banyak pihak melihat kalau kasus ini bisa menjadi bola liar yang akhir-nya memantul ke Istana. Bagimana selengkapnya, berikut ini hasil wawancara kami dengan Herdi Sahrasad, peneliti senior  psikologi pada Universitas Paramadina. Belum lama ini Herdi juga menulis buku “Century Gate”.

Sejauh apa kasus Bank Century sehingga terus menjadi bola liar politik?
Kasus Century ada kemiripan skandalnya dengan kasus Bank Bali dan Dana Yayasan BI (Burhanudin dkk), menunjukkan ada tindakan yang merugikan negara untuk memperkaya orang lain, pelangga-ran UU dan peraturan adalah tin-dakan pidana yang memiliki sanksi hukum. Kebijakan dapat diadili jika kebijakan itu khusus dirancang untuk memungkinkan terjadinya perampokan bank yang merugikan negara. Padahal kasus kriminal dalam sektor keuangan Indonesia sangat sering dan berulang seperti kasus BLBI, INDOVER, Bank Bali, Bahana, dan Bank Century.  
Penggunaan istilah “hanya kor-ban” atau “karena tekanan” kepada pejabat pengambilan keputusan yakni Boediono dan Sri Mulyani tidaklah tepat karena mereka “pelaku aktif” yang me-mungkinkan kerugian uang rakyat atau negara. Kalau kita pelajari policy studies (kajian kebijakan), tentunya para pejabat juga harus menggunakan aparatnya untuk melakukan risk assesment dan due dilligence jika ada potensi kerugian rakyat atau negara. Pejabat ber-hak, namun seharusnya menolak ambil kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat dan negara, termasuk jika perlu mengundurkan diri.

Jangan-jangan Presiden tersentuh kasus Century ini?   
Itu tergantung dari mana kita memandangnya. Jika kita amati pernyataan Presiden yang ingin kasus Century itu diungkap seluas-luasnya, dikejar ke mana aliran dananya, dan siapa saja yang harus bertanggung jawab, itu jelas menjadi bukti bahwa keprihatinan Presiden sangatlah serius. Saya melihat Presiden SBY cemas atas eskalasi kasus Century yang cenderung bergerak menjadi bola liar politik. Istana pantas untuk cemas karena ini mega-skandal keuangan.  

Sepertinya Presiden SBY lebih cemas lagi menghadapi aksi 9 Desember lalu. Alasannya?
Dalam kaitan aksi 9 Desember untuk memperingati Hari Anti-korupsi Sedunia, tampaknya gera-kan mahasiswa dan civil society untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia memang menge-jutkan Istana Presiden, dan bisalah dimengerti jika Presiden SBY cemas atas kasus Bank Century yang memicu gerakan massal untuk membasmi korupsi, sebab kasus itu menyeret nama Wapres Boediono yang kebetulan berduet dengan Pak SBY.
Sejauh ini, ada pernyataan Presi-den SBY tentang akan ada gerakan sosial dari sejumlah pihak yang bermotif politik dengan cara menunggangi aksi 9 Desember ini. Namun yang juga dikhawatirkan para aktivis, intelektual dan peng-amat adalah kemungkinan penyu-supan oleh elemen-elemen kekerasan, kotor dan korup untuk mengacaukan peringatan hari antikorupsi internasional itu. Meski PP Muhammadiyah, PBNU, KOM-PAK, PB HMI, GMNI, KAMMI, IMM,GMPI,GMKI, dan sebagainya  bermaksud baik untuk membantu pemerintah membasmi korupsi, tetap saja ada kekhawatiran Istana karena mungkin saja aksi itu meluas dan menjadi bola liar politik yang menyeret siapa saja yang terkon-taminasi skandal Century tadi.

Ada kecemasan bahwa  par-pol koalisi SBY sudah me-nguasai Senayan, dan sangat potensial untuk menggem-bosi dan menggagalkan hak angket untuk  menuntaskan kasus Century. Apa yang terjadi jika kasus ini gagal dituntaskan?
Dalam benak publik, saya sepa-kat dengan pandangan dosen Fisalfat UI Rocky Gerung, bahwa kasus Bank Century ini adalah soal skandal politik korupsi. Kini pertanyaannya: Mampukah opini publik diarahkan oleh pansus DPR soal Century Gate untuk melayani ‘kecurigaan’ masyarakat tentang dimensi korupsi dalam kasus Bank Century itu? Sekali lagi jawaban-nya bukan pada kemampuan dan mutu temuan BPK, PPATK dan kerja Pansus nanti, tapi pada daya tahan psikologi politik SBY yang ‘’gamang dan guncang” oleh skandal korupsi politik tersebut.
Dengan dukungan mutlak ang-gota DPR untuk membongkar Century dan pengaktifan kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai pimpinan KPK, publik berharap hal itu  memper-cepat pengusutan skandal Bank Century. Apalagi keduanya lebih dalam mengetahui kasus Century dibandingkan pimpinan sementara KPK.

Namun ancaman penggeru-san, penggembosan dan pem-bajakan muncul dari parpol koalisi SBY yang mendominasi parlemen. Penjelasan Anda?
Saya ingin menyitir pandangan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, yang menilai, tirani koalisi SBY itu berpotensi menggembosi Pansus Century. Burhanudin melihat ada tiga hambatan yang bisa meng-gembosi pansus angket Century. Pertama, tirani koalisi yang secara matematika politik menguasai 75,6% kekuatan kursi di parlemen. Kedua, katanya, adanya tirani fraksi. Hal ini bahkan sudah terlihat sejak penentuan nama-nama ang-gota pansus yang ditentukan partai. Yang kritis tak terpilih. Domi-nannya kepentingan politik fraksi membuat anggota pansus tidak merdeka menyampaikan sikap dan hati nuraninya. Ketiga, adanya kartelisasi partai yang membuat deal-deal di belakang layar tidak hanya sebatas naikkan posisi tawar tapi juga akses terhadap sumber ekonomi.

Kartel juga menyandera parpol?
Kartel juga menyandera parpol karena masing-masing pegang kartu truf lawan-lawan politik. Ingat bahwa politisi bukan malaikat. Dalam kaitan pansus soal Century, kita curiga di kalangan fraksi-fraksi DPR ada barter kasus untuk saling menyelamatkan, dan ini terlihat dari kasus Buloggate II dan  Bank Bali. Daripada kotak pandora yang berisi skandal keuangan dan hukum semua partai terbuka, maka terjadilah barter kasus tersebut. Ka-rena itu, masyarakat dan maha-siswa harus mengawal dan mengawasi pansus hak angket soal Bank Century, dan mendorong KPK proaktif menuntaskan skandal ini.
       ?Stevie Agas