Reformata.com – PRIHATIN dengan kondisi Indonesia yang terancam jati dirinya, Jimmy Oentoro, menulis buku yang diberi judul: “Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa”. Buku tersebut merupakan bunga rampai dari 50 tokoh yang menyumbangkan pemikirannya lewat tulisan. Buku ini mengangkat tema keberagaman dalam masyarakat Indonesia, suatu hal yang seperti diakui oleh Jimmy sendiri sudah tidak asing lagi.

Hingga sepuluh tahun reformasi, menurut Jimmy, banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah kebangsaan belum terselesaikan. “Karena itu, saya ingin mengajak semua pemimpin, khususnya generasi muda untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran unggul yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap Jimmy dalam acara bedah buku di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (4/8) malam.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Rohaniwan Romo Magnis-Suseno, pengamat politik Bima Arya Sugiarto, aktivis lintas iman Djohan Effendi.

Menurut Romo Magnis, apa yang menjadi harapan dalam buku ini sebenarnya pernah terwujud pada 1945 saat para pendiri negara bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan. “Mereka sadar akan perbedaan tetapi mau bersatu. Karena itulah mereka bisa meluncurkan negara Indonesia,” katanya.

Ada pun Said Aqil mengaku prihatin karena sampai hampir 65 tahun setelah Indonesia merdeka, masalah-masalah keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika masih terus menjadi perbincangan. “Ironis, seharusnya kita tidak lagi membicarakan masalah tema-tema seperti ini,” kata dia.

Sementara itu, Bima Arya menilai kondisi kebangsaan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi rapuh. Hal itu bisa dilihat melalui tiga indikator. Pertama adalah rendahnya rasa kepercayaan di tengah masyarakat. Contohnya, kata Bima, adanya kecenderungan masyarakat untuk melihat siapa yang mengatakan sesuatu bukan apa yang dikatakan. “Kalau orang lain mempunyai wacana, tidak dilihat apa ‘lagu’nya tetapi siapa ‘penyanyi’nya,” ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Indikator kedua, sambungnya, adalah masyarakat terjebak dalam ekstremisme pemikiran dan kelompok. “Sekat-sekat itu susah untuk disatukan. Energi terkuras habis untuk konflik,” ungkap Bima. Hal yang sama juga terjadi di kalangan pemimpi negeri. “Pemimpin-pemimpin kita terjebak dalam konflik dan rutinitas,” paparnya. Adapun indikator ketiga adalah ambruknya nilai kemanusiaan dan rontoknya tradisi meritokrasi.

Sementara, KH Nuril Arifin, salah seorang penulis mengemukakan bahwa sikap pemerintah yang tidak tegas merupakan penyebab maraknya aksi kekerasan dan main hakim sendiri oleh ormas-ormas yang secara sepihak gemar menutup gereja dan tempat ibadah umat minoritas, mengganggu dan membubarkan acara-acara tertenu, tanpa ada tindakan pencegahan berarti dari pemerintah atau aparat. Hans/Media Indonesia