- Meski tergolong minoritas secara kuantitatif, tak sedikit umat kristiani duduk di kabinet.
SEJARAH pemerintahan Indonesia mencatat banyak nama umat kristiani yang melayani masyarakat dalam posisi sebagai menteri dari Kabinet Presidensiil hingga kini. Dalam Kabinet Syahrir I, yang bertugas dari 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945, dari 20 jumlah menteri, terdapat satu orang menteri beragama Kris-ten yaitu A.A. Maramis. Pejuang NKRI asal Sulawesi Utara ini duduk di Kabinet Syahrir I sebagai Menteri Negara. Lalu, pada 26 September 1945 menjadi Menteri Keamanan Rakyat.
Dalam 40 kabinet yang telah melakukan tugasnya sepanjang sejarah pemerintahan republik, selalu ada orang kristiani yang terlibat. Selain menunjukkan bah-wa selalu ada keterwakilan umat nasrani, juga menunjukkan bahwa selalu ada anggota umat kristiani yang dipercaya untuk memangku jabatan publik.
Asas proposionalitasDari pantauan sejarah terlihat bahwa pergerakan drastis jumlah umat nasrani yang duduk di dalam kabinet terjadi pada saat akhir masa Orde Baru dan awal Reformasi. Dalam Kabinet Pem-bangunan V (1988-1993) ada 7 orang duduk di pemerintahan, tapi pada masa berikutnya, yaitu Kabi-net Pembangunan VI (1993-1998), jumlahnya menurun drastis, tinggal dua orang yaitu Joop Ave (Menparpostel) dan TB Silalahi (MenPAN).
Dalam Kabinet Pembangunan VII, menurun lagi, tinggal seorang, yaitu Theo L. Sambuaga sebagai Menaker. Dalam masa Habibie, jum-lahnya tetap, tak bergeser. Perio-de waktu itu, dianggap Cornelius D. Ronowidjiyo sebagai masa peng-gerusan paradigma nasional. De-ngan kebangkitan ICMI dan menge-mukanya asas proporsionalitas yang diusung Habibie, jumlah umat kris-tiani di kabinet pun terpangkas. “Kriteria utama dalam pemilihan orang bukan pada kapabilitasnya, tapi pada apa agamanya. Predikat seba-gai agama Kristen pun menjadi hala-ngan untuk tampil dalam jabatan publik,” katanya.
Pemangkasan itu ditunjang pula oleh perubahan kiblat politik dari CSIS ke CIDES dan pemangkasan pengaruh Jenderal Benny Moerdani dan trio ekonom Kristen yaitu Adria-nus Mooy, JB. Sumarlin dan Radius Prawiro.
Bersemi kembali Keadaan berubah “normal” ketika Habibie lengser, dan pengaruh CIDES dalam pemerintahan meredup. Tampilnya tokoh demokrasi dan pluralisme Abdurrahman Wahid se-bagai presiden dalam Kabi-net Persatuan Nasional (1999-2001), mendong-krak jumlah nasrani di kabi-net. Jumlahnya bahkan mencapai tujuh orang yaitu Marsillam Siman-juntak (Menteri Hukum dan Per-undangan), Purnomo Yusgiantoro (Menteri Pertambangan dan Ener-gi), Luhut B. Panjaitan (Menteri Perindustrian dan Perdagangan), Bungaran Saragih (Menteri Perta-nian), A. Sonny Keraf (Meneg Ling-kungan Hidup), Freddy Numberi (Menteri PAN) dan Manuel Kaisiepo (Menteri Muda Urusan Percepatan KTI). Setelah Baharuddin Lopa me-ninggal, Marsillam pun diangkat sebagai Jaksa Agung.
Di masa pemerintahan Megawati atau Kabinet Gotong Royong (2001-2004), jumlah Nasrani turun lagi, tinggal 4 orang, yaitu Jacob Nuwa Wea (Menakertrans), Pur-nomo Yusgiantoro (ESDM), Bunga-ran Saragih (Pertanian), dan Manuel Kaisiepo Menmud Urusan Perce-patan KTI.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) ada Purnomo Yus-giantoro (ESDM), Mari Elka Pangestu (Perdagangan) dan Freddy Numberi (Kelautan dan Perikanan). Dan dalam KIB II muncul Mari Elka Pangestu, Freddy Numberi, E.E Mangindaan dan Purnomo Yusgiantoro.
Paul Makugoru
