| Laporan Utama |
|
Reformata.com - MELIHAT situasi massa yang menuntut penghentian perayaan Natal pada Jumat, 25 Desember 2009 ...
|
| Laporan Khusus |
|
Tak sedikit tokoh Kristen hadir dalam perjalanan “pulang” Gus Dur. Banyak kesan tersimpan dalam ...
|
| YM Support |
| Redaksi Reformata |
|
| lidya |
|
|
Bincang-Bincang
13 October 2009 Bela Negara adalah Harga Mati
Jepri Silalahi SH, Aktivis Bendera PERMASALAHAN antara Indonesia dan Malaysia semakin meruncing. Aksi penolakan dan pengecaman antara kedua belah pihak makin menjadi. Klaim Malaysia atas berbagai hasil karya budaya Indonesia dan berbagai peristiwa lain menjadi penyebab kemarahan banyak pihak. Mulai dari permasalahan perbatasan wilayah, penglaiman wilayah oleh Malaysia, tindakan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Se-mua peristiwa tersebut dituangkan dalam berbagai aksi demonstrasi di depan Kedubes Malaysia ataupun tindakan sweeping terhadap warga negara Malaysia yang berada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu sejumlah aktivis Benteng Demokraasi Rakyat (Bendera) melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan sweeping terhadap warga asal negeri jiran di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Tindakan ini menuai reaksi warga negara Malaysia. Tampaknya pemerintah Indonesia ataupun Malaysia belum banyak melakukan tindakan atas aksi tersebut. Peme-rintah justru seolah-olah melemah-kan aksi dari beberapa elemen masyarakat yang dianggap melaku-kan aksi yang kurang simpatik. Aksi tersebut tampaknya dianggap ber-lebihan sampai-sampai pemerintah memberikan pernyataan dalam sebuah media bahwa aksi tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Menjadi pertanyaan banyak pihak mengapa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan pemerin-tah kedua negara, dan apa yang menyebabkan banyak pihak me-rasa perlu untuk melakukan aksi pengecaman terhadap Malaysia. Seolah-olah pemerintah memang tidak memberikan tindakan tegas terhadap konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Untuk mengetahui hal tersebut, kami mewawancarai salah seorang aktivis Bendera, Jepri Silalahi, SH.
Apa alasan utama Bendera men-sweeping warga Malaysia beberapa waktu lalu? Yang paling utama adalah adanya pengklaiman budaya se-perti tari-tarian dan batik, peng-klaiman pulau. Ditambah dengan adanya berbagai penyiksaan yang dilakukan warga Malaysia terhadap TKI kita. Melihat itu semua, Ben-dera mengambil sikap bahwa kita harus membela harga diri dan mar-tabat bangsa atas kesewenang-wenangan Malaysia.
Seandainya saat sweeping ditemukan warga Malaysia, apa tindakan Bendera? Pertama kita minta mereka me-nyampaikan pesan kepada pemerintah mereka untuk menarik semua warga negaranya dari Indonesia, atau hentikan semua kecurangan-kecurangan Malaysia, hentikan semua kesewenang-we-nangan mereka terhadap warga negara Indonesia. Tidak akan ada serangan fisik, karena dalam hal ini yang ingin kita ingatkan adalah pemerintah Malaysia.
Aksi keberatan terhadap segala tindak-tanduk Malaysia itu kan dilakukan oleh banyak elemen, kenapa Bendera tidak mencoba menyatukan aksi-aksi tersebut? Itu akan muncul ke arah sana. Tetapi kemudian tanpa digerakkan ketika kita bicara nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, kedau-latan negara, harga diri bangsa, keadilan atau pun kemanusiaan, sikap semacam ini akan dilakukan di mana saja secara spontanitas. Segala aksi yang terjadi di berbagai tempat di seluruh Indonesia ada-lah sebuah reaksi atas segala tinda-kan Malaysia yang telah berlang-sung dalam hitungan tahunan bahkan puluhan tahun.
Apakah Bendera memiliki data mengenai seberapa banyak kesewenangan peme-rintah Malaysia, dan sejak kapan? Kita ada datanya. Pengklaiman sudah berlangsung selama pulu-han tahun yang lalu berikut juga penyiksaan para TKI. Kita tahu bahwa di Malaysia ada yang disebut dengan RELA. RELA pernah melakukan penyera-ngan terhadap camp-camp TKI. Bahkan ada tindakan pe-merkosaan dan pembunuhan. Kita mulai periksa sejak tahun 2004, karena itu kurun waktu yang paling dekat sampai 2009 ini. Itu sejak kepemimpinan SBY, walaupun memang di era kepemimpinan sebelumnya ada juga pelanggaran-pelang-garan. Tapi di sini yang kami lihat adalah bahwa SBY tidak berbuat apa-apa. Pemerintah ini tidak berbuat apa-apa. TKI adalah pahlawan devisa. Tapi apa timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pahlawan ini. Nyatanya mereka tetap saja ditelantarkan kemu-dian mereka dianiaya tapi tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan tekanan terhadap Malaysia.
Jika Anda mengatakan bah-wa pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya, lantas sebe-rapa kuat aksi yang digalang untuk memberikan efek jera terhadap Malaysia? Reaksi yang paling keras adalah sweeping terhadap warga negara Malaysia di Indonesia. Hal tersebut cukup membuat pemerintah Malaysia terkejut. Tapi anehnya bukan pemerintah Malaysia yang membe-rikan pernyataan terhadap aksi ini tapi justru pemerintah kita sendiri. Ini kan aneh. Tapi ketika mungkin kita minta pemerintah untuk mela-kukan upaya untuk berdiplomasi yang kuat, atau kalau kemudian tidak ada jalan lain dan ternyata harus perang, hal tersebut tidak dilakukan. Malah kemudian peme-rintah kita seperti Menlu itu malah asyik melakukan klarifikasi atas apa yang kita lakukan. Padahal Malaysia sendiri biasa-biasa saja.
Di kalangan diplomat, tidak semua masalah negara harus diselesaikan dengan perang. Permasalahan yang ada ini kan tidak hanya terjadi kali ini saja. Ini terjadi sudah berlangsung lama, di tahun 2004 pun pemerintah mengatakan bahwa segala perma-salahan yang ada akan diselesaikan dengan cara berdiplomasi, tapi kalau kita hitung dari tahun 2004 sampai tahun 2009, ada lima tahun dan mana hasil diplomasinya. Artinya kan kita bukan dengan serta-merta menolak diplomasi, kita tetap inginkan diplomasi. Tapi di sinilah kegagalan pemerintah untuk berdiplomasi. Ketika ada kegagalan pemerintah dalam berdiplomasi dan kita merasa wajib membela negara, itu adalah harga mati untuk kita. Warga negara itu wajib membela negara dan itu dilindungi oleh undang-undang.
Mana prioritas: menekan pemerintah Malaysia untuk menghentikan segala tindakan sewenang-wenangnya atau mendorong pemerintah kita melakukan tindakan? Memberikan dorongan kepada pemerintah Indonesia agar melaku-kan tindakan itu sudah jelas. Arti-nya adalah bahwa aksi-aksi sema-cam ini kan tidak terjadi begitu saja. Tapi sebelumnya sudah ada ultimatum kita kepada pemerintah, di mana kalau pemerintah Indonesia tidak memberikan sebuah sikap terhadap pengklaiman Malaysia, kita akan bertindak, dan ter-nyata tidak ada. Dengan keadaan seperti ini kita melihat seolah-olah tidak ada kekuasaan atau “vacum of power”. Oleh karena itulah kita melakukan tindakan sendiri. Kita malah diintimidasi dengan mengata-kan aksi kita anarkis.
Bagi Anda yang melakukan aksi tersebut, sebenarnya apa tujuan Malaysia melakukan segala pengklaiman tersebut? Target mereka itu kan ingin men-jadi pusat pariwisata Asia, dan untuk itu mereka harus memiliki nilai jual dan itu adalah budaya. Pariwisata itu tidak lepas dari bu-daya. Mereka ingin menjadi miniatur budaya Asia. Ketika semua budaya itu ada di Malaysia, artinya orang tidak perlu ke mana-mana lagi. Kita ambil contoh, jika para turis ingin melihat ulos, tari pendet, tari reog dan sejenisnya, para turis tentu tidak lagi perlu ke Indonesia jika sudah ada semuanya di Malaysia. Selain itu adalah ketika mereka mendaftarkan karya budaya terse-but maka ketika kita ingin meng-gunakan budaya tersebut maka kita harus membayar royalti kepada mereka. Jenda
Others
- Sebastian Salang, DPR Tidak Pantas Memaki
- Herdi Sahrasad, Istana Presiden Cemaskan Eskalasi Kasus Century
- Moch. Nurhasim, Pengamat Politik LIPI, Rekomendasi Tim 8, Terbentur Balas Budi?
- Ketika Negara Gagal Capai Tujuan
- Dr. Yuda Tangkilisan, Menjaga Persatuan
- Hukum Agama Tak Boleh Dipaksakan untuk Semua
- G 30 SPKI, Persaingan Meraih Kekuasaan
- 'Tak Ada Perjanjian Bagi-bagi Jabatan dengan SBY'
- Oslan Purba, Pengamat Politik Harus Ada Partisipasi Kaum Muda
- Fadjroel Rachman, Negeri Ini Butuh Ekonomi Kesejahteraan
- Prof. Dr. J.E. Sahetapy, Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar
- Teguh Wardoyo, Masalah Perlindungan, Tidak Ada yang Mudah
- KPU Terkontaminasi Kepentingan Politik Tertentu
- Butuh Presiden yang Punya Nyali
- Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja.SJ Tanggungjawab Umat dalam Pemilu
- Arvin N. Chandra, Psikolog: Stres, Dipicu Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah
- Fenomena 'Dukun Cilik', Makin Memperteguh Iman
- Bara Hasibuan, Pengamat Politik AS: Amerika Akan Tetap Keras terhadap Terorisme
- Christovita Wiloto, Anggota CEO Statement HAM PBB Perlu Kesepahaman HAM dalam Konteks Indonesia
|
|