Sdr. Adolf yang baik. Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi ma-nusia serta yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedu-dukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hu-kum dengan tidak ada kecualinya.
Di dalam sistem peradilan pida-na, dikenal asas-asas yang meru-pakan prinsip “Fair Trial”, yaitu :

1. Praduga tidak bersalah (presumtion of innocence), terha-dap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang Pe-ngadilan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
2. Persamaan di muka hukum (equality before the law), adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum/hakim de-ngan perlakuan yang berbeda;
3. Asas Legalitas, kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena keke-liruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para peja-bat penegak hukum, yang dengan sengaja atau kelalaiannya, me-nyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan/atau dikenakan huku-man administratif;
4. Asas Oportunitas, asas yang memberi wewenang kepada Pe-nuntut Umum untuk tidak melaku-kan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana, dengan jalan mengesam-pingkan perkara yang sudah te-rang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan negara dan/atau umum.
Prinsip-prinsip dalam peradilan pidana lain yang berlaku adalah sebagai berikut:
a) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewe-nang oleh undang-undang dan ha-nya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
b) Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
c) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
d) Pemeriksaan sidang pengadi-lan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal ter-tentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
e) Setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
f) Pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
g) Pelaksana putusan pengadi-lan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ber-sangkutan;
h) Kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana, warga negara berhak menolak penang-kapan atas dirinya yang dilakukan oleh pihak di luar ketentuan di atas.
KPK dan/atau POLRI adalah merupakan alat-alat kelengkapan negara atau lazimnya disebut lem-baga negara. KPK dan/atau POLRI adalah institusi-institusi yang diben-tuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.
KPK adalah komisi negara yang bersifat independen, artinya bebas dari campur tangan pihak lain, khu-susnya pemerintah dan parlemen.  Kebebasan di sini tidak dapat diartikan bebas yang tidak terba-tas, karena prinsip checks and balances juga berlaku untuk lembaga ini, di mana setiap cabang kekua-saan dalam kedudukan yang setara dapat mengawasi dan mengim-bangi cabang kekuasaan lainnya.  Prinsip ini telah menjadi suatu keharusan bagi suatu negara yang menganut demokrasi.
Dengan demikian apa yang dila-kukan oleh POLRI terhadap KPK dan/atau sebaliknya apa yang dilakukan KPK terhadap POLRI adalah merupakan suatu kewa-jaran di mata hukum, dalam rangka melaksanakan mekanisme checks and balances tersebut.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.