Sdr. Adit yang terkasih.
    Untuk menjawab
    pertanyaan Saudara, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Agung adalah lem-baga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Kons-titusi. Keduanya merupakan lem-baga peradilan  dengan tugas dan wewenang yang berbeda.

Tugas dan wewenang Mah-kamah Agung antara lain :

a) Mengadili pada tingkat kasasi;
b) Menguji peraturan perun-dang-undangan di bawah un-dang-undang terhadap undang-undang;
c) Memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden;
d) Mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi;
e) Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan);
f) Peninjauan kembali (PK) putusan yang telah berkekuatan tetap;
g) Memutus pada tingkat per-tama dan terakhir sengketa karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI;
h) Memeriksa dan memutus usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan DPRD;
i) Memeriksa dan memutuskan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu kepala daerah (pilkada);
j) Memeriksa dan memutuskan keberatan terhadap pembatalan peraturan daerah (Perda) oleh pemeritah/presiden yang diajukan provinsi/kabupaten/kota.

Tugas dan wewe-nang Mahkamah Konstitusi:
Merupakan peradilan tingkat pertama dan te-rakhir untuk memeriksa dan memutuskan :
a) Menguji undang-undang terhadap un-dang-undang dasar;
b) Sengketa kewena-ngan lembaga negara yang kewenangannya diberikan dalam undang-undang dasar;
c) Pembubaran partai politik;
d) Perselisihan hasil pemilu;
e) Pendapat DPR bahwa pre-siden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum;
Dalam Putusan MA No. 15P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung  dalam tugas dan kewenangannya seba-gaimana dimaksud dalam butir (b) di atas, yaitu “Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Un-dang-undang”, telah memutuskan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU               No. 15/2009 terkait cara penghi-tungan tahap kedua untuk kursi DPR.
Sedangkan Mahkamah Agung saat ini telah dan sedang meme-riksa dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, baik legislatif maupun pilpres.
Dengan demikian, baik Mahka-mah Agung maupun Mahkamah Konstitusi telah dan sedang menja-lankan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. v