Siangnya, di Istana Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) langsung memberikan keterangan pers. Sejumlah pihak pun kemudian spontan menang-gapinya, bahwa SBY terlalu cepat mengaitkan teror bom di dua hotel mewah yang bersebelahan itu dengan ketidakpuasan lawan-lawan politiknya terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. “SBY harus membuktikan keter-kaitan itu. Jangan asal tuding,” ko-mentar salah seorang pendukung pasangan Mega-Prabowo. “Ja-ngan-jangan itu cuma taktik untuk mengalihkan isu pilpres yang bermasalah itu,” kata seorang pengamat.
Benarkah SBY telah melontarkan tudingan perihal pihak mana yang berada di balik aksi bom tersebut? Guna memastikannya, saya men-coba membaca ulang transkrip pidato SBY. Berikut petikan bebe-rapa bagian penting terkait itu. “Saya telah menerima laporan awal dari investigasi yang sedang ber-langsung ini. Setelah saya mene-rima laporan awal, saya telah meng-instruksikan kepada Polri, Badan Intelijen Negara, dan badan lem-baga-lembaga lain terkait untuk melakukan investigasi secara cepat dan menyeluruh serta mengadili pelaku-pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya yakin sebagaimana yang dapat kita ungkapkan di waktu yang lalu, para pelaku dan mereka-mereka yang menggerakkan aksi terorisme ini akan dapat kita tangkap dan akan kita adili secara hukum. Saya juga menginstruksi-kan kepada para penegak hukum untuk juga mengadili siapa saja yang terlibat dalam aksi terorisme ini, siapa pun dia, apa pun status dan latar belakang politiknya. Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya. Yang berteori paling tidak mence-maskan, kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil Pemilihan Presiden sekarang ini. Saya meres-ponnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja, semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita adalah negara hukum dan negara demo-krasi. Oleh karena itu norma hukum dan norma demokrasi harus betul-betul kita tegakkan. Bila seseorang bisa dibuktikan bersalah secara hukum, baru kita bisa mengatakan yang bersangkutan salah.”
Ada bagian-bagian lainnya, tentu saja (yang terlalu panjang kalau semua harus dicuplik di sini). Tapi percayalah, saya sudah meneliti isi pidato SBY itu kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tidak, tidak ada kata maupun kalimat yang secara langsung maupun tak langsung terarah kepada lawan-lawan politiknya dalam pilpres lalu. Tapi mungkin saja akan terkesan begitu, kalau kita mendengarnya dari stasiun televisi secara setengah-setengah. Bisa dimaklumi, tapi karena itulah lain kali jangan cepat-cepat menyimpulkan.
Kembali pada SBY. Kali ini ia memang cepat, juga tepat. Sebab, bukan saja ia langsung mengecam aksi biadab tersebut, tetapi juga telah menginstruksikan semua apa-rat dan intelijen untuk melakukan investigasi. Maka, kita sebaiknya menunggu dengan  sikap awas kalau-kalau ada hal-hal penting yang layak dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Tak perlu dan tak guna menduga-duga tanpa dida-sari data, apalagi jika lagi-lagi hanya menyebut-nyebut “pihak asing” seperti CIA atau Mossad. Lebih kreatif dan imajinatiflah – daripada hanya memancing tertawaan.   
Sebenarnya teror bom itu sendiri bukanlah tak terkait sama sekali dengan hasil pilpres lalu. Artinya, siapa pun pelakunya, termasuk dalang di baliknya, jelas mengingin-kan stabilitas Indonesia terganggu. Mungkin mereka tak senang Indonesia aman-aman saja di tengah pesta demokrasi rakyat yang hiruk-pikuk ini. Boleh jadi mereka tak suka Indonesia mulai pulih ekono-minya. Maka, aksi teror yang sejati-nya untuk menimbulkan kepanikan di mayarakat luas pun mereka lakukan agar Indonesia kembali terpuruk. Entah ekonominya, stabilitasnya, dan lainnya.
Maka, kita layak mengharapkan SBY, sang pemenang pilpres itu, agar ke depan dia lebih berani, lebih tegas, dan tidak lambat da-lam mengambil keputusan. Sebab terus-terang saja, bukankah di mata banyak orang, SBY memiliki kelemahan yang sangat vital di dalam ciri-ciri kepemimpinan yang ideal itu? Bukankah karena “pe-nilaian umum” tentang kelemahan-nya itulah maka capres JK meman-faatkannya secara cerdik dengan mengklaim dirinya “lebih cepat lebih baik”? Secara tak langsung, dengan menonjolkan tema kampa-nye tersebut, JK seakan hendak mengatakan kepada rakyat bahwa dirinya lebih cepat dan lebih baik ketimbang SBY. Namun fakta bica-ra bahwa rakyat relatif tak ter-pengaruh oleh “backing campaign” (strategi kampanye dengan mema-kai orang lain, dalam konteks ini SBY, untuk membela atau menon-jolkan diri sendiri) ala JK itu.
Tak percayakah rakyat bahwa JK lebih baik dan lebih cepat ketim-bang SBY, sehingga perolehan suara SBY (lebih dari 60%-an) jauh mengungguli JK (kurang dari 15%-an)? Mungkin bukan soal klaim kelebihan JK itu yang tidak dipercaya, melainkan faktor keto-kohan SBY yang tak tergoyahkan di mata rakyat. Dengan kata lain, figur SBY memang lebih kuat dibanding hal-hal lain yang diusung lawan-lawan politiknya selama kampanye pilpres lalu. Bukankah survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% rakyat yang mencon-treng SBY memilihnya karena pencitraan? Jadi, dalam konteks ini, sangat mungkin sebenarnya rakyat masih belum realistis dan kalkulatif dikarenakan mereka lebih mengacu pada personalitas SBY dan bukan karena mempertimbangkan kelebi-han-kekuatannya maupun program-program yang ditawarkan-nya. Apalagi sekarang pemilih se-makin otonom, dalam arti mampu menentukan sendiri pilihannya terhadap seorang calon presiden.
Terlepas dari itu, patut disyukuri bahwa pesta rakyat 8 Juli itu ber-langsung relatif lancar dan aman. Bahwa calon pemimpin yang diha-silkan oleh mekanisme demokrasi prosedural itu adalah yang paling berkualitas, tentu saja terbuka untuk diperdebatkan. Apalagi di aras prosedural, demo-krasi tak menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik. Karena, demokrasi memang tidak didesain untuk menghasilkan para pemimpin yang terjamin keunggu-lannya, melainkan untuk untuk memberi-kan kebebasan sebesar-besarnya kepada siapa pun dalam hal memilih. Jadi, demokrasi prosedural lebih identik dengan personalitas maupun popularitas daripada kapasitas dan integritas para calon pemimpin yang terpilih.
Terlepas dalam pilpres lalu kita memilih atau tak memilih SBY, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung-jawab kita harus menerima fakta bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin baru kita selama 2009-2014. Untuk itulah kita perlu menyam-paikan pesan-pesan penting agar kelak SBY dapat memini-malisir ketidakpuasan rakyat terhadapnya. Pertama, karena ini periode terakhir dalam kepemimpinannya, maka SBY tak perlu lagi mengutamakan penci-traan di atas kinerja. Tentu saja elegansi dan kesantunan tetap penting, namun jangan sampai menjadi penghambat untuk men-jalankan kepemimpinan yang kuat dan efektif.
Kedua, SBY harus bisa bersikap tegas dan bertindak cepat, terlebih di saat-saat genting atau terkait masalah-masalah krusial yang memerlukan keputusan mendesak. Untuk itu SBY harus berani melontarkan pernyataan-pernyataan imperatif, alih-alih normatif, agar semua pembantu-nya di kabinet, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, serta alat keamanan dan alat pertahanan negara tak ragu menindaklanjuti-nya. Sebagai contoh ingatlah ten-tang UU No. 27 Tahun 2004 ten-tang Komisi Kebenaran dan Rekon-siliasi (KKR). Karena saat UU itu disahkan, era pemerintahan Megawati Soekarnoputeri akan ber-akhir, maka KKR itu sendiri diren-canakan untuk dibentuk setelah Pemilu 2004.
Masuk ke era SBY, embrio KKR pun disiapkan. Sebuah tim penye-leksi dibentuk. Sejak Februari 2005, dimulailah proses seleksi ketat tahapan demi tahapan yang diharapkan akan menghasilkan 21 kandidat anggota KKR untuk kemudian dilantik oleh Presiden pada Juli 2005. Namun, sampai lebih setahun dari batas waktu yang ditargetkan, SBY belum melantik siapa pun untuk menjadi anggota KKR. Sampai tiba-tiba terdengar berita, 7 Desember 2005, bahwa MK telah membatal-kan UU No. 27 Tahun 2004 yang menjadi landasan pembentukan KKR. Tidakkah kita patut memper-salahkan SBY yang menunda-nunda melantik para anggota KKR terpilih itu?
Sekarang, dengan dibatalkannya UU landasan pendirian KKR itu, tinggallah rakyat – khususnya para korban pelanggaran HAM berat di masa silam – menatap masa depan dengan secercah harapan akan keadilan yang telah hancur berke-ping-keping. Inilah paradoks Indonesia dewasa ini: di satu sisi dipuji dunia di bidang penegakan HAM dan menerima kepercayaan men-jadi anggota Dewan HAM PBB, namun di sisi lain tak mampu me-nuntaskan kasus-kasus pelangga-ran HAM berat di masa lalu.  
Contoh lain, dalam sambutannya pada acara Natal Nasional, di Jakarta, 27 Desember 2007, Presi-den SBY mengingatkan bangsa Indonesia bahwa kemajemukan adalah anugerah bagi bangsa ini, sehingga tak ada cara lain kecuali membangun kebersamaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam menyikapi kema-jemukan. Menurut SBY, di negeri ini negara menjamin warga menja-lankan agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Lebih dari itu, katanya, tak boleh sese-orang memaksakan kehendaknya atas orang lain, terutama dalam keyakinan, apalagi dengan cara kekerasan atau anarkis.
Terkait itu, pernahkah SBY memperlihatkan kemarahannya ketika sekelompok umat bera-gama diancam kebebasannya dalam beribadah atau mendirikan rumah ibadah? Fakta bicara bahwa kasus-kasus di seputar kebebasan beribadah dan membangun rumah ibadah sudah kerap terjadi di era SBY. Namun, tak sekali pun ia per-nah mengecamnya secara tegas-keras. Beda sekali di saat bocah Raisya diculik (2007), yang mendorong SBY segera tampil di layar kaca. Atau sebelumnya, ke-tika seorang praja IPDN Cliff Muntu tewas (2006), yang membuat SBY bicara tegas dan langsung meng-umumkan “6 Instruksi Pemerintah” untuk IPDN.
Sebenarnya masih banyak harapan yang ingin kita sampaikan kepada SBY. Karena itu setiap kita hendaknya dapat berperan dan berpartisipasi aktif seraya tak lupa menaikkan doa syafaat untuknya terus-menerus. reformata.com