Dari mana-kah mereka mendapatkan dana sebesar itu? Dari kocek sendiri? Ya, mungkin saja, untuk beberapa ca-leg yang punya duit. Tapi bagai-mana caleg-caleg yang lain, yang tidak sekuat itu modalnya?
Seraya terus mengamati per-kembangan politik di negara yang sedang bertransisi ini, saya memba-yangkan dua hal. Pertama, para caleg yang rela mengeluarkan biaya jorjoran itu mungkin saja dimotivasi oleh cara pandang mereka yang sangat menghormati — dan bah-kan memuliakan — rakyat. Bagi me-reka, rakyat adalah pemilik kedau-latan sejati di negeri yang dilanda krisis berkepanjangan ini. Jadi, selayaknyalah rakyat dihormati dan diperjuangkan nasibnya. Sehingga untuk itu, tak apalah harta dikor-bankan. Hmm… betapa bahagia-nya rakyat Indonesia kalau wakil rakyatnya sebaik itu; pantas dise-but wakil rakyat yang sejati.  

Tapi, yang kedua, saya juga membayangkan jangan-jangan para caleg itu berpikir bahwa mereka nanti bisa cepat mencapai keadaan “balik modal” bahkan meraup untung dengan melakukan ini-itu dan/atau memanfaatkan ini-itu. Pendeknya, kalau kursi empuk di parlemen itu bisa didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi “posisi basah”, maka tercapailah se-mua keinginan. Harta bergelimang, hidup senang. Korupsi? “Wajar toh di zaman edan ini? Semua juga begitu. Lagi pula, kemarin kan saya sudah menghabiskan dana sangat besar? Masakan sekarang saya tidak berpikir untuk secepatnya bisa ‘balik-modal’? Sudahlah, biasa-biasa sajalah. Yang penting saya tetap akan memperjuangkan rakyat.”  

Sungguhkah akan seperti itu jadinya nanti? Tidakkah itu hanya ilusi? Memikirkan duit (sebanyak-banyaknya) seraya memperjuang-kan rakyat (yang justru hidup berkekurangan), mungkinkah bisa dilakukan secara padu dengan sama-sama baiknya? Mustahil. Ingatlah sabda Tuhan, “Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada.” Jangan pernah ragukan kebenaran firman-Nya. Sungguh, mengejar kekayaan, tak akan pernah membuat hidup ini bahagia. Bukan berarti harta berlimpah-ruah tak bisa didapatkan, melainkan kebahagiaan itu sendiri yang tak ada di dalamnya. Sebab kebahagiaan bukanlah hasil pencapaian material, melainkan akibat dari tindakan memberi dan mengabdi bagi sebanyak-banyaknya orang.

Jadi, wahai bapak ibu wakil rak-yat, hiduplah melayani. Berkarya-lah, dan bukan sekedar bekerja. Itu berarti, kompetensi harus ditingkatkan terus-menerus, de-mi semua hal yang terbaik untuk rakyat. Jangan pikirkan apa dan berapa yang didapatkan, karena bukankah negara sudah menja-min semuanya? Jagalah martabat sebagai wakil rakyat dengan tidak melakukan sedikit pun hal yang tercela, yang hanya mem-buat rakyat akhirnya menyesal telah ikut memberikan suara dalam pemilu lalu.
Ini pesan sederhana, namun tetap penting direnungkan mak-nanya. Sebab, lagi-lagi kita merasa prihatin ketika Transparency International Indonesia (TII) meng-umumkan bahwa Dewan Perwa-kilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga dengan peringkat terko-rup berdasarkan persepsi masya-rakat Indonesia dengan skor 4.4. Dengan skala penilaian 1 sampai 5; poin 5 dinilai sangat korup, sebalik-nya poin 1 berarti tidak korup. Posisi kedua diduduki institusi peradilan dengan poin 4.1, partai politik dan pegawai publik berada di tempat ketiga dengan skor 4.0, sektor bisnis 3.2,dan media 2.3. Opini publik terhadap parlemen masih sangat buruk karena saat survei tersebut dilakukan sejumlah ang-gota dewan terseret skandal korupsi, dan beberapa di antaranya divonis pengadilan.
“Jangan membatasi pada (ang-gota DPR) yang diseret saja, tapi yang diduga tahu atau sebagai saksi juga sudah membangun persepsi negatif kepada DPR,” ujar Ketua Dewan Pengurus TII To-dung Mulya Lubis seusai siaran pers “Barometer Korupsi Global 2009” di Jakarta beberapa waktu lalu (Seputar Indonesia, 3 Juni 2009). Survei tersebut dilakukan pada 11-20 November 2008 terhadap masyarakat di daerah perkotaan di Jakarta sebanyak 300 responden dan 200 responden dari Surabaya. Saat itu kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota DPR marak diberitakan media massa. “Kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR itu semua terungkap secara jelas kepada publik hingga ke yang paling rinci,” tandasnya.

Sejak 2004, persepsi korupsi di tubuh lembaga legislatif itu tidak menunjukkan perubahan signifi-kan. Pada 2004, skor persepsi korupsi DPR 4.4, pada 2005 sedikit menurun 4.2, pada 2006 4.1, dan turun lagi 4.0 pada 2007. “Ins-titusi yang dipersepsikan korup juga itu-itu saja (legislatif, partai politik, lembaga peradilan),” ujar Todung lagi. Yang juga meme-ngaruhi persepsi buruk ini, lanjut-nya, masyarakat tidak membeda-bedakan antara DPR di tingkat pu-sat dan anggota DPRD kabupa-ten/kota yang juga tidak sedikit terlibat skandal korupsi. “Terlepas dari anggota dewan yang sudah divonis, cukup banyak anggota dewan yang terlibat kasus korupsi. Ini semua berimplikasi buruk di mata rakyat,” katanya.

Sekjen TII Teten Masduki mengkritisi belum adanya metode, konsep, dan analisis yang cukup jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia mencontohkan, 10 tahun lalu, saat Indonesia memulai reformasi, upaya pemberantasan korupsi di semua lini sudah dilaku-kan. “Hasilnya, kita lihat sekarang ini belum mencapai target yang kita inginkan. Berarti memang harus ada strategi yang diubah,” jelas Teten. Strategi yang perlu diubah, tambahnya, berkaitan dengan wilayah korupsi yang paling me-nonjol. Ia juga menilai DPR sebagai mesin korupsi, padahal keadaan DPR mencerminkan masyarakat Indonesia. “Pisau pemberantasan ko-rupsi seharusnya mengarah ke sini. Kalau ke pemerintah daerah, arti-nya hanya mencari kambing hitam. Ukurannya lebih kecil,” katanya.
Memang, hasil survei tidaklah 100 persen mencerminkan kea-daan yang sebenarnya. Sebab, yang dicari melalui survei hanya-lah persepsi masyarakat yang diwakili oleh responden-respon-den. Kendati begitu, kita harus menerimanya dengan jiwa besar bahwa persepsi masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja dan tanpa alasan. Ia justru ter-bangun oleh fakta-fak-ta konkret yang diamati ma-syarakat selama ini, bahkan bu-kan tak mungkin berlandaskan pengalaman langsung ketika ber-urusan dengan anggota dewan yang terhormat itu. Itu sebab-nya tidak mengherankan jika pegawai publik tergolong koruptor dengan peringkat satu angka lebih rendah di bawahnya. Berurusan dengan mereka, baik yang berada di jajaran atas maupun bawah, memerlukan setoran-setoran agar bisa cepat dan berhasil. “Kalau tidak,” pengalaman banyak orang berkata, “kita harus siap-siap me-nunggu lama dan jangan-jangan tidak berhasil pula.” Bukankah karena itu pula maka reformasi birokrasi menjadi salah satu dari sekian tuntutan kita di era pasca-Soeharto?

Inilah negara yang sudah lebih dari sepuluh tahun direformasi dan dimodernisasi tapi masih begitu-begitu saja. Boleh jadi karena yang lebih banyak disentuh selama ini adalah kulitnya, bukan buahnya. Melulu strukturnya, bukan kultur-nya. Akibatnya, nilai-nilai yang lebih baik dan lebih cocok untuk zaman yang terus berubah ini tak pernah menjadi acuan utama dalam upaya-upaya mengubah Indonesia. Men-talnya, moralnya, masih begitu-begitu saja. Dan, yang terutama “begitu-begitu saja” itu adalah para pemimpin: wakil rakyat, biro-krat, dan siapa saja yang berada di aras pimpinan di lembaga-lembaga negara dan kuasi-negara. Sebab, bukankah mereka yang terutama berperan mengelola negara ini? Namun, bagaimana me-reka dapat menjadi panutan rakyat kalau dalam kerja-kerja sesehari pun mereka tak mampu memper-lihatkan etika dan logika yang menuntun dan melandasi semua sikap, tindakan, dan ucapan mereka?
Sebutlah soal hak angket untuk peristiwa kisruhnya DPT (Daftar PemilihTetap) dalam Pileg 9 April lalu. Heran sekali, mengapa ada beberapa fraksi yang memprotes-nya ketika hak wakil rakyat untuk menyelidiki pemerintah itu disetu-jui? Bukankah hak angket ini dimak-sudkan untuk mengakomodir ke-luh-kesah rakyat yang terenggut hak pilihnya dalam pemilu lalu? Jadi, kalau mereka yang berada di DPR itu betul-betul wakil rakyat sejati, dengan atau tanpa panitia khusus (pansus) hak angket itu mereka justru menjadikan kisruh DPT se-bagai agenda utama untuk diper-juangkan sebelum sibuk kasak-kusuk merapat ke sana-sini demi membentuk koalisi sebelum pemili-han umum calon presiden (pilpres) 8 Juli. Inilah yang menjadi perta-nyaan kita: logika apa sebenarnya yang mereka pakai ketika mem-protes hak angket itu?

Kita pun, janganlah lekas puas dengan terbentuknya pansus hak angket itu. Sebab, seperti penga-laman yang sudah-sudah, jangan-jangan sebentar lagi pansus itu pun kandas. Seperti Pansus Orang Hilang yang dibentuk awal Oktober 2008, misalnya, amatilah kalau-kalau para wakil rakyat yang terhormat di pansus ini masih punya semangat untuk memanggil Prabowo Subianto atau Wiranto yang diduga berada di balik kebijakan penghilangan sejumlah aktivis pro-demokrasi di era Soeharto itu.
Sungguh, tak ada moral di sana. Sebab mereka hanya bekerja, bukan berkarya – untuk rakyat. Itu sebabnya banyak sekali di antara sikap, ucapan dan tindakan mereka yang sepertinya tanpa acuan etika dan landasan logika. Kendatipun begitu, mereka terke-san tak merasa malu. Mungkin pe-nyebabnya adalah defisit marta-bat, yang entah sejak kapan telah menggerogoti nurani para pe-mimpin itu. Maukah kita memasuk-kan soal ini di dalam doa-doa syafaat kita bagi Indonesia? v