Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)

Reformasi Indonesia sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, dan demokratisasi terus bergulir menandai proses perubahan pasca-Soeharto itu. Namun ironisnya, sistem politik yang kian modernis itu tidak diim-bangi para politisi tua dan muda dengan dua hal ini. Pertama, me-ningkatnya kapasitas dan kualitas berpolitik yang seharusnya menjadi modal utama mereka maju ke lem-baga legislatif. Kedua, semakin mur-ninya motivasi mereka menjadi wa-kil rakyat atau pemimpin bangsa ini.

Itulah yang membuat kita ke depan niscaya masih akan terus merasakan keprihatinan menyaksi-kan para elit politik yang berkiprah di lembaga-lembaga negara. Apa-lagi mereka juga, sebagian besar, bukanlah orang yang sudah ma-tang dan betul-betul siap berjuang di pentas politik nasional maupun lokal. Alasannya, pertama, mereka berhasil meraih suara terbanyak untuk posisi terhormat itu hanya gara-gara didukung oleh kekuatan duit. Heran sekali, apa sebenarnya yang membuat mereka sanggup mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah demi se-buah kursi politik? Apakah mereka memandang kursi tersebut bagai-kan sumber segala kenikmatan yang tiada habisnya untuk direguk? Kekayaan, kehormatan, dan kekuatan ada di sana. Begitukah? Tidakkah mereka menyadari bahwa yang terutama dan terpenting di kursi itu adalah mandat yang ditaruhkan rakyat? Celaka kalau benar begitu. Cepat atau lambat mereka bisa menjelma menjadi ibarat monster yang berhati keras seperti batu, yang tak lagi bisa berbelas kasihan menyaksikan derita nestapa rakyat sehari-hari. Atau mungkin juga seperti drakula, makhluk yang tak pernah puas jika belum menghisap darah manusia.
Di sisi lain, rakyat pun, mengapa dewasa ini kian banyak yang telah berubah sedemikian negatifnya menjadi penjaja? Entah belajar dari mana mereka sehingga mampu berpikir bahwa partai politik dan para calon wakil rakyat yang ber-kampanye adalah komoditas. Maka, baik sendiri maupun berkelompok, mereka pun menawarkan duku-ngan. Satu suara harganya sekian. “Mau berapa suara?” tanya me-reka. Tak ada rasa malu. Tawar-menawar itu seolah hanya rutinitas jual-beli di pasar; cocok ambil, tidak cocok silakan pergi. Ah... rakyat, tidakkah mereka sadar bahwa mereka akan diperjuangkan oleh orang-orang terhormat itu? Atau rakyat yang justru telah celik matanya melihat fakta bahwa politik bukan lagi sekedar alat untuk melayani – seperti yang pernah dikatakan Johannes Leimena?   
Entahlah, berapa banyak di antara 15.750 wakil rakyat di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Dae-rah) kota/kabupaten, 1.998 di kursi DPRD (Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah) provinsi, 560 di kursi DPR (Dewan Perwakilan Rak-yat), dan 132 di DPD (De-wan Perwakilan Daerah) yang rencananya dilantik 1 Oktober nanti, yang dalam upayanya meraih kursi tersebut telah me-ngeluarkan biaya ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tak terbayang ben-tuk ikatan yang terjalin nanti, an-tara rakyat dan wakilnya, entah-kah ikatan agenda dan cita-cita, ataukah ikatan antara penjaja dan pembeli.
Kedua, mereka adalah anak dari “bangsawan politik” (pejabat tinggi negara mulai dari presiden, guber-nur, dan elit-elit politik senior yang sedang berkuasa). Adalah fakta tak terbantah bahwa para calon anggota legislatif itu adalah mereka yang masih “bau kencur” dan “ma-sih hijau” di politik. Mereka me-nang karena kekuatan birokrasi dan lembaga yang dipimpin bapak, ibu, dan kerabat mereka membantu mereka habis-habisan. Bisa dimaklumi sebenarnya. Hanya saja kita ragu, bagaimana nanti jika anak-anak “bangsawan politik” itu harus berjuang gigih dan bersuara lantang untuk rakyat? Pengalaman tak ada, wawasan pun mungkin minim. Jadi, apa yang akan mereka kerjakan nanti di parlemen? Duduk diam bagaikan anak manis? Oh... tidak, kita tak butuh anak manis di lembaga-lembaga negara. Kita butuh para penyambung lidah rakyat, yang di setiap sidang selalu mau dan mampu berargumen rasional demi keputusan-kebijakan yang terbaik dan memihak rakyat.
Ketiga, mereka yang habitat lamanya bukan di bidang sosial politik (selebriti, pengadu nasib, atau bidang-bidang lain yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk persoa-lan-persoalan sosial politik). Kita khawatir mereka tak cakap dalam kerja-kerja legislatif, sehingga bakal menambah produk-produk legislasi yang tidak berpihak pada kepen-tingan rakyat. Belum lagi jika kelak mereka menyadari dan merasa “kurang cocok” menjadi anggota dewan, sehingga perlahan-lahan menghilang (sering bolos), maka sia-sialah keberadaan mereka di sana.
Sekarang, lihatlah, belum lagi para wakil rakyat itu dilantik, akro-bat politik yang memuakkan telah berulang kali mereka perton-tonkan. Itulah “koalisi”, begitu lite-ratur politik menyebutnya. Tapi, untuk apa sebenarnya koalisi dilaku-kan? Menghimpun berbagai kekua-tan politik demi terbentuknya ke-kuatan politik yang lebih besar sekaligus efektif di eksekutif mau-pun legislatif nanti. Jika berhasil, koalisi niscaya berbuahkan hal-hal yang baik dalam kerja-kerja ang-gota kabinet maupun wakil rakyat nanti. Ujung-ujungnya, rakyat jugalah yang senang dan niscaya lebih sejahtera.
Tapi, bagaikan “panggang jauh dari api”, koalisi yang dilakukan para elit politik itu bukanlah demi rakyat. Entahkah karena mereka memang menganggap rakyat tak lebih dari “sekumpulan kerbau” yang bisa diperdaya dan selalu mengikut apa saja kata mereka. Yang jelas, ber-ulangkali mereka melakukan perte-muan, merapat ke pihak sana atau sini, semuanya secara gamblang menunjukkan bahwa yang men-jadi tujuan utama adalah kepen-tingan bagi-bagi. Maka benarlah kata ahli komunikasi politik Harold Laswell: “Politik adalah siapa men-dapat apa, kapan, dan bagaimana”. Adakah yang lebih dari itu? Rasa-nya tidak. Kalau begitu, berada di manakah rakyat dalam pertim-bangan mereka? Mungkin di uru-tan ketiga, keempat, dan seterus-nya — itu pun kalau masih mereka pikirkan dan perhatikan. Karena, yang pertama dan kedua adalah diri dan kelompok sendiri.
Jika kita memerlukan bukti untuk itu, cobalah bercakap-cakap de-ngan Effendi MS Simbolon, kader PDI Perjuangan. Tanyalah apa yang mendorong terbentuknya Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa (Pansus Orang Hilang) di DPR, Oktober 2008, yang diketuai olehnya. Awalnya, Pansus Orang Hilang ini berencana akan me-manggil empat mantan jenderal: Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dika-renakan keempat orang itu telah diketahui publik saat itu sebagai bakal calon presiden (capres), maka komentar-komentar sum-bang pun muncul bahwa Pansus Orang Hilang tak lain hanyalah taktik politik untuk menjegal langkah keempat tokoh itu maju dalam Pemilu 2009.
Benarkah demikian? Sulit memastikannya. Apalagi dalam politik, tak ada sesuatu yang benar-benar “hitam” saja atau “putih” saja. Selalu ada yang “abu-abu”, sehingga itulah yang membuat kalkulasi politik kerap sulit diduga hasil akhirnya. Tapi yang sudah jamak diketahui, politik identik dengan kekuasaan dan kekuasaan identik dengan kepen-tingan. Jadi, orang berpolitik tentu karena ada kepentingan yang ingin dicapainya. Tentu hal itu wajar saja dan kita pun bisa menerima seandai-nya kepentingan itu berorientasi rakyat — atau demi bangsa dan negara.
Jadi, di situ ada keniscayaan altruisme sebagai faham yang mestinya dihayati dalam setiap aktivitas politik para aktor politik. Dengan altruisme berarti rakyatlah (atau bangsa dan negara) yang menjadi keutamaan dalam setiap kebijakan yang dirancang dan diputuskan dalam proses-proses politik. Berdasarkan itulah para politisi niscaya rela berkorban demi rakyat. Tak usahlah bicara soal gaji yang rela diberikan untuk rakyat, baik sebagian maupun semuanya; cukuplah soal waktu dan energi yang mereka berikan untuk sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat. Itu saja, karena dengan itulah sesungguhnya mereka sudah berkorban untuk rakyat: jikalau yang selalu mereka pikirkan adalah “rakyat, rakyat dan rakyat”.
Itulah kalau berpolitik merupakan wahana untuk berkarya, bukan untuk bekerja, demikian menurut filsuf politik Hannah Arendt. Jika politik untuk bekerja, maka yang dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Lain halnya jika politik untuk berkarya, maka di baliknya ada do-rongan untuk melakukan, meng-hasilkan, dan memberi yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang. Sebab, karyanya memang bukan semata untuk dirinya sendiri, me-lainkan untuk orang lain. Tak heran kalau ia sendiri selalu terdorong untuk meningkatkan kompetensi, dan karena itu selalu ingin belajar. Mengacu etos manusia unggul abad ke-21 yang dielaborasi “guru etos” Jansen Sinamo, jika berpolitik benar-benar merupakan panggilan untuk berkarya, maka setiap politikus niscaya bekerja tulus penuh syukur, bekerja benar penuh tanggung jawab, bekerja keras penuh semangat, bekerja serius penuh kecintaan, bekerja kreatif penuh sukacita, bekerja tekun penuh keunggulan, dan bekerja sempurna penuh keren-dahan hati.
Kembali pada Effendi Simbolon dan kawan-kawannya di Fraksi PDI Perjuangan dan Pansus Orang Hilang itu, lanjutkanlah bertanya tentang bersandingnya Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Su-bianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di ajang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 ini. Apa jawabnya terkait Megawati yang “ngebet” menggandeng Prabowo?
Inilah keprihatinan kita. Jelas tak ada idealisme di sana, baik untuk menegakkan hukum dan meng-hormati hak asasi manusia, apalagi karena alasan tak tahan mende-ngar rintihan pilu anggota keluarga orang-orang yang telah dihilangkan di era Orde Baru itu. Yang ada hanyalah kepentingan, tapi bukan untuk rakyat, melainkan kepenti-ngan bagi-bagi kekuasaan di antara sesama politisi. Jadi, percumalah sebenarnya membentuk Pansus Orang Hilang itu di DPR. Sia-sialah anggota keluarga orang-orang hilang itu datang dan berharap kepada ketua dan anggota pansus tersebut. Mungkin jauh lebih baik berjuang saja terus dengan “aksi kamisan” mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta. Siapa tahu kelak pesan-pesan di balik aksi damai wong cilik itu bergema semakin luas ke seantero dunia.
Apa boleh buat, kita masih harus bersabar dan realistik menyikapi politik Indonesia yang kian modern sistem-nya namun masih “begitu-begitu” saja aktor politiknya. Di sini, di negeri yang selalu menjunjung-tinggi agama ini, politik memang belum beretika. Politisinya kebanyakan masih nir-altruistik. Maka, janganlah berharap banyak pada hasil pemilu – baik pileg maupun pilpres.  v