Tapi lalu, apa tujuan semua itu? Idealnya tentu untuk kema-slahatan bangsa dan negara. Po-koknya, untuk rakyatlah. Bukankah kata-kata “indah” itu yang selalu dikatakan para elit politik yang hari-hari ini rajin bersilaturahmi itu?      Kalau sebaik itu tujuannya, tapi mengapa menentukan koalisi saja begitu sulitnya? Sampai-sampai ada partai yang sebelumnya menyata-kan dengan tegas akan mengu-sung ketua umumnya untuk men-jadi calon presiden, namun ketika mengetahui perolehan suara partainya merosot, kemudian  ban-ting setir untuk berkoalisi dengan partai yang perolehan suaranya cukup signifikan. Ada lagi partai-partai yang sebelumnya bersatu, tapi kini memutuskan untuk ber-cerai. Yang lucu dan mungkin juga menggemaskan, ada partai yang mau berkoalisi dengan partai lain dengan dua syarat. Pertama, “Kami siap mendukung, asal wakil presi-dennya dari partai kami.” Kedua, “Kalau wakil presidennya bukan dari kami, berilah kami setidaknya sepuluh posisi menteri di kabinet nanti.”      Ck-ck-ck… Ini koalisi atau bagi-bagi? Sungguhkah rakyat yang diutamakan dalam strategi penggabungan antarkekuatan politik itu? Sepertinya kok malah mereka sendiri yang minta diprioritaskan, sehingga ada syarat untuk begini atau begitu. Maka, alih-alih koalisi etis yang dibangun, justru praktik dagang sapi yang pekat berwarna egoistis dan pragmatis yang mereka pertonton-kan kepada rakyat hari-hari ini. Melalui layar televisi, rakyat melihat sumringahnya senyum para elit politik yang sedang merintis koalisi itu. Namun, di relung hati yang terdalam, sesungguhnya rakyat bertanya: kapankah harapan kami untuk hidup sejahtera di negeri yang kaya ini dapat terwujud, agar kami juga bisa tersenyum sumri-ngah seperti mereka?

 

Ah.. memi-kirkan dan membicarakan politik di ranah praktis memang lebih kerap membingungkan daripada mence-rahkan. Soalnya, yang menjadi keutamaan orientasi para politisi dan kekuatan politik tak lain dan tak bukan adalah “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Me-mang, itulah dan begitulah politik menurut ahli komunikasi dan politik bernama Harold Laswell. Tapi jangan lupa, politik juga seni – seni mengelola pelbagai kemungkinan (the art of possibilities). Ibarat alat musik, tangan-tangan yang me-mainkannya haruslah terampil dan orang-orangnya haruslah bercita-rasa tinggi. Kalau tidak begitu, maka sumbanglah alunan musik yang terdengar. Jadi, jangan sekali-kali mengaitkan politik dengan hasrat biologis yang rendah – syah-wat untuk meraih kekuasaan dan jabatan itu tadi. Itulah peringatan filsuf politik Aristoteles dahulu kala. Bahaya jika politik dijadikan sebagai aktivitas meraup profit. Celaka jika politisi menempatkan aktivitas berpolitik hanya sebagai pekerjaan. Sebab jika demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tujuan politik, yakni kesejahteraan dan keadilan, niscaya terpinggirkan dari agenda para politisi. Maka, semen-tara menunggu hasil rekapitulasi Pileg 9 April lalu, kita harapkan tak banyak wakil rakyat terpilih yang menjadi pemimpin kita nanti adalah orang-orang yang nir-integritas dan minim kualitas. Bahwa ada banyak wajah baru dan yang belum berpe-ngalaman di pentas politik nasional nanti, itu bukan soal yang terlalu penting. Toh, semua bisa dipe-lajari. Tapi, mau-kah mereka nan-ti selalu menjalin silaturahmi de-ngan rakyat dan selalu membuka diri untuk untuk diawasi? Itulah yang teramat penting dan ha-rus betul-betul dihayati sebagai sikap mental oleh para wakil rakyat nanti. Ma-ka, tak bisa tidak, kesombo-ngan harus di-jauhi. Ingatlah bahwa Allah sendiri tidak su-ka dengan “penyakit” kesombo-ngan ini. Sebab, selain merasa diri sendiri hebat, orang yang dihing-gapi “penyakit” ini cenderung se-lalu memandang remeh semua orang dan segala sesuatu. Politik, demikian filsuf politik Hannah Arendt, idealnya dipandang seba-gai wahana untuk berkarya, bukan bekerja. Bedakah keduanya? Ten-tu saja. Kerja merupakan tuntutan agar manusia bisa hidup. Manusia tak bisa mendapatkan nafkahnya kalau ia tak bekerja. Tak heran jika jika manusia disebut “binatang yang bekerja” (animal laborans). Lain halnya dengan berkarya. Di ba-lik hasrat tersebut, ada dorongan untuk melakukan, menghasilkan, dan memberi yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang. Se-bab, karyanya memang bukan se-mata untuk dirinya sendiri, melain-kan untuk orang lain. Tak heran kalau ia sendiri selalu terdorong untuk meningkatkan kualitasnya, dan karena itu selalu ingin belajar.     Berdasarkan itu maka jelaslah bedanya jika berpolitik dijadikan sebagai aktivitas bekerja dan berkarya. Sesungguhnya hal ini tak hanya harus disadari oleh para politisi yang menjadi wakil rakyat nanti, tetapi juga oleh presiden dan wakil presiden. Terkait Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli nanti, maka biarlah koalisi terjalin hanya atas dasar kecocokan visi-misi dan takaran atas kemampuan untuk saling menyesuaikan diri (kohabitasi) antarkekuatan politik yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya jangan sekali-kali mengajukan syarat tentang posisi wakil presiden dan berapa posisi menteri yang bakal didapatkan di kabinet nanti – apalagi mengatakan itu “harga mati”. Jika untuk kepentingan rak-yat, dan demi menghasilkan karya-karya yang terbaik bagi bangsa, maka biarkan saja para calon pemimpin terbaik yang menempati posisi-posisi tersebut. Entah me-reka dari partai atau kalangan pro-fesional, apalah pentingnya bagi kita untuk mempersoalkan hal itu?      Pasca-Soeharto, Indonesia telah diakui dunia sebagai negara demo-kratis baru yang mampu memba-ngun sistem politiknya secara modern. Utamanya di aras demokrasi prosedural, pemilu demi pemilu berskala nasional maupun lokal sudah terselenggara dengan baik, lancar, dan relatif aman. Namun, berhubung demokrasi bukan hanya urusan prosedural (pilih memilih), maka makna demokrasi pun harus dicari dari hasilnya. Jadi, setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu, sekarang kita harus ber-tanya: benarkah demokrasi telah memberikan manfaat yang sebe-sar-besarnya bagi rakyat?      Mung-kin kita harus siap menerima ke-nyataan bahwa rakyat, jika dita-nyakan soal itu, akan langsung menjawab “tidak” atau “belum”. Inilah sisi buram perjalanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh sejumlah pemimpin yang dihasilkan oleh sistem dan proses  demokrasi yang kita bangun sendiri. Jelas bukan demokrasinya yang salah, karena demokrasi memang tak pernah menjanjikan apa-apa selain kebebasan sebesar-besarnya bagi rakyat untuk memilih. Tapi bagi mereka yang mau dipilih, inilah yang mestinya dipikirkan ulang ke depan, agar tidak satu pun orang-orang yang tidak jelas, yang hanya ingin mencari pekerjaan atau menambah penghasilan, serta kriteria-kriteria buruk lain yang mengikutinya, yang bisa lolos dan tampil percaya diri sebagai calon pemimpin. Janganlah ini dipandang sebagai usulan untuk menghadang atau menghalang apa yang sesungguhnya menjadi hak asasi setiap warga negara. Tidak. Hak tetaplah hak. Tapi, bukankah hak juga bisa diatur dan karenanya harus tunduk pada pengaturan? Jadi, demi yang terbaik, demi masa depan bangsa dan rakyat Indonesia, maka sudilah kita mewacana-kan ini di masa-masa mendatang. Agar kelak, demokrasi Indonesia dipuji dunia bukan lagi hanya ka-rena proseduralnya yang terseleng-gara dengan baik, tetapi juga substansinya dan hasilnya yang memuaskan rakyat.