Victor Silaen

(www.victorsilaen.com)

REFORMATA -PEMILU Legislatif (Pileg) 9 April  telah berlalu meninggalkan  seribu-satu persoalan karena tiadanya jawaban memuaskan yang bisa diberikan kepada jutaan rakyat Indonesia yang bertanya tentang kenapa mereka tidak bisa dan tidak boleh memilih, padahal sebelumnya diimbau berulangkali untuk menggunakan hak pilih secara bertanggungjawab. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Tapi, kan saya pu-nya KTP (Kartu Tanda Penduduk). Masakan tidak boleh?” Ya, karena bla-bla-bla… (jawaban ngalor-ngidul tidak jelas). Sudahlah, nanti diurus lagi saja untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Betapa mudahnya negara, mela-lui aparaturnya, menjawab seperti itu. Terkesan menggampangkan persoalan sekaligus melecehkan rakyat yang menuntut penjelasan ihwal hak mereka yang dihilangkan. Lagi pula yang ditanya kan prahara politik 9 April lalu, kok yang dijawab malah proyeksi politik 7 Juli mendatang? 
Begitulah pesta demokrasi yang telah terselenggara relatif aman itu. Syukur, tak ada kerusuhan di sana-sini. Ah, siapa bilang? Di Pa-pua, menjelang dan saat hari “H” itu, rangkaian peristiwa menye-ramkan telah terjadi. Sebutlah, antara lain, Rabu 8 April, pukul 14.00 WIT: sebuah bom rakitan di Jembatan Muaratane Jayapura meledak. Setelah disisir, ternyata ada dua bom lagi yang belum meledak di tempat yang sama. Hari yang sama, pukul 20.30 WIT, lima warga pendatang (tukang ojek) dikeroyok dan tiga di antaranya meninggal dunia, sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Masih hari yang sama, pukul 22.30 WIT,- terjadi ledakan tangki nomor 11 milik PT Pertamina Biak pada saat pengisian. Api merambat ke perkampungan sekitar, menewas-kan seorang warga. Esoknya, Kamis 9 April, pukul 01.00, terjadi penye-rangan ke sebuah pos polisi di daerah perbatasan. Setengah jam kemudian, Polsek Abepura dise-rang oleh sekelompok orang dengan bom molotov dan panah.

Seorang pelaku tewas pada insi-den itu. Siang harinya, terjadi pembakaran Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih dan bus-bus di sekitarnya.
Ada apa dengan pemilu kali ini? Dapatkah kita menilainya berhasil, padahal setidaknya 40% (kira-kira 45 juta orang ) rakyat Indonesia tak dapat menggu-nakan hak pilihnya lantaran hak terse-but telah direnggut paksa oleh negara? Untuk apa biaya trilyunan rupiah dikucurkan ne-gara demi penyeleng-garaannya, padahal ju-taan rakyat tak dapat menikmatinya lanta-ran tak diundang hadir ke pesta itu? Yang le-bih parah, ternyata bukan cuma rakyat pemilih yang kehila-ngan hak memilihnya. Bahkan sejumlah calon anggota legislatif (ca-leg) pun turut teram-pas hak-nya. Alih-alih bergembira di tengah pesta, kita semua ber-duka meratapi pesta yang kacau-balau itu.

Ck-ck-ck… luar biasa amburadulnya pesta demokrasi kali ini. Sungguh mengece-wakan. Maka, kalau ada pihak-pihak yang berniat menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Pemerin-tah ke pengadilan, kita patut mendukungnya. Biar tahu rasa anggota-anggota KPU itu. Biar mawas-diri aparat dan pejabat pemerintah itu. Soalnya selama ini, mereka suka sekali berpolemik ketika dikritik. Suka sekali menga-takan semua beres ketika ditanya sejauhmana persiapan telah dila-kukan. Suka sekali ke luar negeri ketika diingatkan program sosia-lisasi yang belum berjalan tuntas. 
Sekarang, setelah semuanya kacau-balau, cobalah perhatikan. Pernahkah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada jutaan rakyat Indonesia yang kehilangan hak pilihnya pada 9 April itu? Untuk hal yang sama, pernahkah Peme-rintah cq Menteri Dalam Negeri meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada jutaan rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan sejati di negara hukum ini karena tidak mampu melayani dengan sebaik-baiknya? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun di satu sisi mengatakan kesalahan KPU tidak bisa ditolerir, tapi di sisi lain mengatakan semua pihak harus mendukung KPU demi keberlang-sungan kerja-kerjanya ke depan – menuju Pilpres 7 Juli nanti? Me-ngapa ia tak sedikit pun bicara tentang asas “jujur dan adil” sekaitan penyelenggaraan pemilu yang berantakan itu?

Herannya, ternyata ada juga yang berani mengatakan pemilu lalu itu berhasil. Adalah Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, yang menulis begini di salah satu harian terkemuka: “Padahal sebetulnya Pemilu 2009 sesungguhnya sudah sukses. Tertib, aman, damai, serempak di seluruh Indonesia.” Kok bisa ya dia menilai begitu? Entahlah, tapi mungkin kita layak menggali kembali ingatan akan suatu masa di lebih dari setahun silam, ketika sejumlah orang diseleksi untuk menjadi anggota KPU. Saat itu Sarlito menjadi ketua panitia seleksi tertulisnya. Katanya, lembaga psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menghandel urusan itu – dari mulai membuat bahan ujia-nnya sampai pemerik-saannya. Tapi, selidik punya selidik, ter-nyata lembaga terse-but milik Sarlito sen-diri. Adakah sanksi yang diberikan negara kepadanya? Tidak ada.

Yang mengheran-kan lagi, Profesor Dr. Ramlan Surbakti dan Dr Valina Singka, ke-duanya mantan ang-gota KPU periode sebelumnya, d-nyata-kan tidak lulus tahapan seleksi tertulis yang dipimpin Sarlito itu. Mengapa? Inti jawa-bannya, mereka (dan semua calon yang dinyatakan tidak lulus) dinilai “tidak Pancasilais dan IQ serta EQ-nya kurang”. Baiklah, kalau begitu kan artinya se-mua anggota KPU yang sekarang ini ada-lah orang-orang yang masuk kriteria “Pancasilais dan IQ serta EQ-nya mantap”? Tetapi, mengapa kerja-kerja mereka justru amburadul dan sikap mereka pun mengecewakan?
Pemilu 9 April 2009 sebagai pesta demokrasi jelas sudah melu-kai batin rakyat. Sungguh, ini tak layak disebut sebagai pesta, mungkin lebih cocok prahara. Kita prihatin karena negara sudah gagal, dan bertambah gagal lagi karena tidak bertindak apa-apa demi me-ngatasi prahara ini. Kita terce-ngang karena negara bukannya bertambah baik karena sudah berpengalaman, tetapi malah sepertinya “masih hijau” dan kerap salah tingkah.

Jadi, haruskah pemilu ini diulang? “Jika Pemerintah dan KPU tidak mengajukan pemilu susulan sesuai gugatan yang kami ajukan, guga-tan akan kami layangkan. Sampai hari ini kan tak terdengar adanya agenda pemilu susulan,” ujar Patra M Zein, Ketua YLBHI, kepada Sinar Harapan, 19 April lalu. Ia sepakat dengan harus adanya pembuktian atas tidak sengajanya permasala-han DPT ini. Logikanya, jika yang harus kehilangan suaranya hanya ratusan orang, mungkin ada apologi atas hal ini. Namun, jika angka perkiraannya sampai 45 juta orang, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena bersifat massif dan sistematis.

Memang, biaya pemilu tidaklah sedikit dan pelaksanaannya pun tidaklah mudah. Namun yang penting, pemerintah tidak terburu-buru mengatakan “tidak” seakan menutup pintu solusi. Bukankah presedennya sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu, di Jawa Timur? Yang penting juga, jangan menggampangkan kegagalan besar dalam pemilu lalu seperti yang dicerminkan dalam sikap anggota KPU Endang Sulastri, yang me-ngatakan bahwa berbagai persoa-lan dan ketidakberesan pelak-sanaan Pemilu Legislatif 2009 lalu tidak terlalu signifikan sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk mengulang pelaksanaan pemilu. Tidak signifikan? Ah... kita capek berdebat dengan orang yang selalu suka membela diri. Kita anggap sajalah dia tidak mengerti apa yang dikatakannya itu.
Yang jelas kita harus lebih serius lagi berpikir dalam kaitannya dengan perjuangan kita menjaga Pancasila dan Kebhinekaan Indonesia di masa-masa mendatang. Kita tidak tahu apakah para wakil rakyat yang akan dilantik beberapa bulan di depan nanti benar-benar merupakan para pejuang rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter pas sebagai pemimpin. Namun satu satu yang kita makin tahu sekarang, bahwa kita memang tidak bisa dan tidak boleh berharap terlalu banyak pada negara dan para pemimpinnya.